Senokuncoro's Profile

Your Profile Pic

Seno Kuncoro


Birth Date : July 19, 1988

Website : http://www.stocom88.blogspot.co.id/

Point : 1260

About me

Economics Enthusiast

Badges

Citizen Journalist
PyoBie
Journalist
Paparazzi
PyoMe
PyoTastic

Articles

Posts

Kisruh sengketa manajamen PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) masih menyisakan masalah bagi para investor, khususnya investor ritel. Pasalnya, proses panjang masalah hukum yang menimpa perseroan hingga gugatan pailit berdampak pada meruginya investasi yang dimiliki para investor. Forum Investor Ritel AISA (Forsa) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menyelesaikan kasus yang menjerat perseroan. Tidak hanya itu, investor ritel juga meminta adanya kepastian hukum atas dugaan penggelapan, manipulasi dan pencucian uang yang dilakukan mantan direksiTPSFood. “Saat ini nasib investor ritel AISA terkatung-katung,”kata Ketua Forum Investor Ritel, Deni Alfianto di Jakarta, kemarin. Disampaikannya, Forsa saat ini mewakili 6% dari seluruh saham publik di perusahaan produsen makanan ringan merek Taro tersebut. Rinciannya, 16.000 investor ritel publik, empat perusahaan dan 5.000 karyawan. Deni menuturkan bahwa ada salah satu anggotanya, pedagang sate di Bali yang berinvestasi Rp 500 juta di saham AISA. Namun karena menguapnya kasus ini, investor ritel itu mengalami kerugian (cut loss) hingga 80%.”Kami meminta OJK melakukan sinergi dengan penyidik Polri, kalau dengan sinergi kasus ini akan lebih cepat terungkap,"tegasnya. Beredarnya kabar soalpenangguhan penahanan atas direksi lama AISA, Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Suwito juga turut dipertanyakan Deni. Keduanya ditahan di Badan Reserse Kriminal Polri lewat surat penahanan SP.Han/48/VII/2019/Dit Tipidum dan SP.Han/49/VII/2019/Dit Tipidum. Forsamenginginkan penangguhan penahanan dibatalkan demi adanya keadilan dan kepastian hukum di pasar modal. Sebetulnya, bukan kali ini saja Forsamengadu. Segala upaya telah dikerahkan, termasuk menyurati Presiden Joko Widodo dan ditembuskan kepada jajaran terkait seperti Kapolri, Menteri Keuangan, agar kasus ini tidak dibiarkan mengendap. Namun, hasilnya masih saja nihil. Dessy, ibu rumah tangga, anggota dari Forsa, mengaku telah menempuh sejumlah langkah, termasuk menyurati pihak OJK. Namun, respons yang diterimanya selalu sama dan belum menunjukkan ada tanda-tanda kasus ini akan diselesaikan.”Jawaban dari OJK selalu masih dalam proses. Kami sungguh sangat kecewa," ujar Dessy. Padahal, kata dia, kasus ini harus terungkap agar investor ritel lain mendapat kejelasan. Dessy menuturkan, yang berinvestasi di instrumen saham AISA adalah anaknya yang dimulai sejak 2015 lalu. Awalnya, dia mengira, AISA memiliki kinerja keuangan yang baik dan digadang-gadang memiliki prospek baik ke depan.”Kasus ini sangat penting, untuk generasi muda yang baru belajar saham, saat ini anak-anak saya nabung saham tidak ada perlindungan dari pemerintah. OJK harus menindak tegas dan mendukung kami, investor ritel," jelasnya. Sebagai informasi, data laporan keuangan terakhir AISA(per Desember 2017) mencatat saham publik di AISA sebanyak 1.054.561.127 saham, atau 32,75% saham Seri B, sementara mayoritas saham Seri B AISA dimiliki oleh PT Tiga Pilar Corpora 20,74%.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan perolehan laba konsolidasi tumbuh 11,1% mencapai Rp13,5 triliun, kualitas kredit yang semakin membaik dengan NPL gross 2,59% turun 54 bps dari tahun lalu. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan bisnis yang lebih sustain ditandai dengan pertumbuhan rata-rata Kredit bank only 12,1% YoY atau mencapai Rp690,5 Trilliun pada Juni 2019. Menurut Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri Hery Gunardi, pencapaian laba bersih Bank Mandiri dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan bunga sebesar 14,85% YoY menjadi Rp44,5 triliun, penurunan biaya CKPN sebesar 21,28% serta diiringi dengan perbaikan kualitas kredit dan pengendalian biaya operasional yang berhasil kami tekan hingga tumbuh terkendali di single digit. Bank Mandiri terus menunjukkan konsistensi dalam perbaikan kualitas kredit, dimana penurunan NPL gross menjadi 2,59% disebabkan oleh pengendalian manajemen risiko dan perbaikan kualitas kredit di hampir seluruh segmen bisnis. Rasio NPL gross tersebut merupakan angka terendah sejak triwulan III 2015. Hery menambahkan, strategi pertumbuhan Bank Mandiri saat ini lebih mengutamakan sustainabilitas jangka panjang, dimana pengukuran kinerja tidak semata-mata diukur dari angka akhir periode (ending balance), melainkan menggunakan saldo rata-rata (average balance). Hal ini terbukti efektif yang dilihat dari pertumbuhan kredit rata-rata perseroan secara bank only yang tumbuh cukup baik 12,1% YoY. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh dua segmen utama, yakni Corporate dan Retail yang berfokus pada kredit micro dan consumer. Per Juni 2019, pembiayaan segmen Corporate secara bank only tumbuh rata-rata 21,2% yoy dengan ending balance konsolidasi mencapai Rp338,4 triliun, segmen micro banking secara bank only tumbuh rata-rata 23,6% yoy dengan ending balance konsolidasi mencapai Rp110,4 triliun, dan kredit consumer secara bank only tumbuh rata-rata 9,0% dengan ending balance konsolidasi mencapai Rp87,3 triliun. “Untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, kami juga berupaya menjaga komposisi kredit produktif dalam porsi yang signifikan, yakni 77,4% dari total portofolio kredit Bank Mandiri dengan penyaluran kredit investasi mencapai Rp242,3 triliun dan kredit modal kerja mencapai Rp319,3 triliun” jelasnya, di Jakarta, Rabu (17/7). Hery melanjutkan, sebagai Agent of Development Bank Mandiri berkontribusi dalam pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan infrastruktur, hingga Juni 2019 penyaluran kredit ke sektor tersebut mencapai Rp203,4 triliun per Juni 2019 lalu dengan pertumbuhan mencapai 22,6%. Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan kepada 7 sektor utama yakni transportasi (Rp 39,6 triliun), tenaga listrik (Rp 43,9 triliun), migas energi terbarukan (Rp 37,2 triliun), konstruksi (Rp 17,2 triliun), Jalan tol (Rp 17,1 triliun), telematika (Rp 22,6 triliun), perumahan rakyat fasilitas kota (Rp 10,9 triliun), dan infrastruktur lainnya (Rp 14,7 triliun). Bank Mandiri turut serta dalam mendukung usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana pada Januari-Juni 2019, total KUR disalurkan mencapai Rp 10,54 triliun dengan pertumbuhan mencapai 27,4% yoy atau sekitar 42% dari target tahun 2019 dengan jumlah penerima sebanyak 138.090 debitur. Sebesar 51,0% dari nilai tersebut atau Rp 5,4 triliun telah disalurkan kepada sektor produksi, yakni pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa produksi. “Selaras dengan outlook pertumbuhan Indonesia yang positif hingga akhir tahun nanti, kami sangat optimis dapat membukukan target pertumbuhan kredit di kisaran 11%-12%. Untuk itu, kami berupaya terus memperkuat pendanaan untuk menjaga kesehatan likuiditas perusahaan agar dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan berkualitas,” tutur Hery. Langkah penguatan pendanaan dilakukan antara lain melalui peningkatkan dana murah untuk menjaga rasio CASA tetap diatas 60%, pengendalikan pertumbuhan biaya operasional, serta penyaluran kredit yang lebih prudent baik di segmen Wholesale dan Retail. Di tengah kondisi ketatnya likuiditas akibat persaingan suku bunga perbankan, pada triwulan II 2019, total Dana Pihak Ketiga (bank only) secara rata-rata tumbuh 6,8% yoy, atau secara konsolidasi mencapai ending balance Rp843,2 triliun. Didorong oleh pertumbuhan tabungan bank only secara rata-rata 5,1% yoy dengan ending balance konsolidasi mencapai Rp342,6 triliun, Giro konsolidasi tumbuh 7,2% yoy mencapai Rp200,2 triliun, dan pertumbuhan Deposito bank only secara rata-rata 15,1% yoy dengan ending balance konsolidasi mencapai Rp300,4 triliun.
Sejumlah analis menilai keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga untuk pertama kali dalam 2 tahun terakhir ke level 5,75% tak mampu mengerek indeks harga saham gabungan (IHSG) secara signifikan. Pada akhir perdagangan Kamis (18/7/2019), IHSG ditutup menguat tipis 0,13% ke level 6.403. Secara year-to-date (ytd) indeks tumbuh 3,37%. Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang menjelaskan, secara umum sebenarnya penurunan suku bunga akan berdampak positif terhadap perekonomian. Namun, sejak 5 tahun terakhir, pengaruh kebijakan moneter tampak sudah kebal pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. “Saya melihat penurunan suku bunga 25 bps itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Ke IHSG juga naiknya tidak terlalu kencang karena ke depannya masih ada kekhawatiran perlambatan ekonomi China akibat perang dagang,” kata Edwin di Jakarta, Kamis (18/7/2019). Edwin pun memperkirakan BI berpeluang menurunkan suku bunga sekali lagi hingga menyentuh level 5,5% hingga akhir tahun. Kendati demikian, dia mengingatkan bank sentral harus tetap berhati-hati dengan terjadinya deflasi ketika daya beli masyarakat turun akibat banyaknya ketidakpastian. Dirinya menambahkan, keputusan BI untuk menurunkan suku bunga saat ini justru akan menjadi penyebab keluarnya aliran modal asing (capital outflow). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, selama hari perdagangan, investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) senilai Rp309,78 miliar. Sejak awal tahun, telah terjadi aksi beli bersih (net buy) investor asing senilai Rp72,18 triliun. Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan menambahkan, BI yang lebih dulu memangkas suku bunga acuan dari Bank Sentral AS (Federal Reserve) telah membuat investor asing meninggalkan saham-saham big caps perbankan. Adapun sektor keuangan telah menjadi penekan IHSG pada perdagangan Kamis (18/7/2019) dengan pelemahan sebesar 0,72%. “Saya rasa pelemahan sektor keuangan hanya jangka pendek. Karena [pernurunan suku bunga] akan membuat cost of fund turun. Selain itu, nasabah akan cenderung lebih berani untuk ambil kredit,” kata Dennies. Adapun para analis sepakat sektor yang sensitif terhadap pergerakan bunga akan mendapat sentimen positif dari pelonggaran moneter tersebut, seperti sektor properti, keuangan, konstruksi, dan sektor-sektor turunannya. Edwin pun merekomendasikan saham-saham seperti SMRA, BSDE, PWON, CTRA, BEST, DMAS, SSIA, WIKA, ADHI, PTPP, dan WSKT. Sementara Dennies merekomendasikan ANTM, WSBP,BBRI, BSDE, JSMR, INDY, dan SMRA.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menurunkan peringkat perusahaan dan surat utang yang diterbitkan PT Panorama Sentrawisata Tbk. dari A- menjadi BBB+. Analis Pefindo Niken Indriarsih mengatakan penurunan peringkat emiten berkode PANR itu bertolak dari dampak volatilitas pendapatan perseroan, kompetisi yang ketat dan beban operasi tinggi akibat aksi korporasi. Menurutnya, faktor tersebut perlu diantisipasi karena berpotensi menekan margin keuntungan. Dia menuturkan meskipun perseroan berupaya menurunkan utang, leverage keuangan tetap agresif karena menghadapi tantangan untuk mencapai target pendapatan di tengah faktor penekan sektor pariwisata. Hal itu ditunjukkan dengan rasio utang terhadap EBITDA diproyeksi sebesar 5 kali dalam 3 tahun ke depan. Di sisi lain, peringkat PANR bisa naik bila perseroan mencapai target arus kas dari ekspansi bisnis dan secara konsisten menurunkan utang. Dikutip dari laporan keuangan per kuartal I/2019, perseroan memiliki total liabilitas Rp1,03 triliun atau naik 4,89% dibandingkan dengan kuartal IV/2018 yakni Rp981,28 miliar. “Penurunan peringkat Panorama mencerminkan ekspektasi terhadap leverage keuangan PANR akan tetap agresif dan antisipasi terjadinya tekanan yang berlanjut terhadap marjin profitabilitas sebagai dampak dari volatilitas pendapatan, kompetisi yang ketat, dan beban operasi yang tinggi dari aksi korporasi,” ujarnya. Kendati demikian, dia tak menjawab secara tegas apakah hal itu terjadi sebagai dampak tingginya harga tiket pesawat sejak awal 2019. Adapun, dia memproyeksikan peringkat perseroan dalam kategori stabil. Alasannya, pihaknya menilai struktur permodalan dan perlindungan arus kas perseroan masih lemah dalam jangka pendek dan menengah. “Peringkat kami turunkan pada awal April. Outlook stabil karena ekspektasi Pefindo terhadap struktur permodalan dan perlindungan arus kas PANR yang tetap lemah dalam jangka pendek ke menengah,” katanya.
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) berencana menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 9 Agustus 2019 di Jakarta. Dalam keterbukaan informasinya pada Kamis (18/7/2019), emiten dengan kode saham AISA ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada 9 Agustus 2019 pukul 13.00 di Jakarta. Ada 6 agenda rapat yang dibahas dalam RUPSLB, salah satunya persetujuan atas rencana perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Sebagai informasi, pada awal Juli ini, perusahaan yang bergerak di bisnis makanan itu mengumumkan akan melakukan private placement. Adapun, jumlah saham baru yang akan diterbitkan mencapai 1,57 miliar saham dengan nilai nominal Rp200 per saham, atau setara dengan 32,77% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah pengeluaran saham baru tersebut. Dana yang diperoleh dari PMTHMETD akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan. Harapannya, langkah ini akan berdampak pada penurunan rasio utang terhadap ekuitas perseoran, perseroan memperoleh modal kerja untuk membiayai rencana pengembangan usaha, perseroan dapat merealisasikan rencana perkembangan usahanya, dan jumlah saham perseroan akan bertambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan.
Tiga kontraktor proyek [url=https://cms9.bisnis.com/admin/article/Tiga%20Kontraktor KIJA Tolak Perubahan Direksi]PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.[/url] (KIJA) menolak adanya pergantian direktur utama emiten properti tersebut. Berdasarkan laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti dikutip Bisnis pada Kamis (18/7/2019), tiga kontraktor tersebut yakni PT Praja Vita Mulia, PT Bhineka Cipta Karya, dan PT Grha Kreasindo Utama tidak menyetujui KIJA untuk mengadakan perubahan susunan direksi atau changes of control. Direktur Grha Kreasindo Utama Johan Jauhari menyatakan bingung dan resah dengan adanya perubahan kepengurusan Direksi dan Komisaris KIJA, yang berdampak akan gagalnya pembayaran atas proyek yang sedang dikerjakan sekarang. "Kami selakukontraktor di PT Jababeka Morotai yang berkepentingan atas usaha pada proyek di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. merasa keberatan atas perubahan pada pengendali ataupun susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.," tulisnya dalam surat tertanggal 12 Juli 2019. Senada dengan Johan, Direktur Praja Vita Mulia Prana Widjaja pun menegaskan penolakan atas perubahan susunan Direksi yang dapat mengakibatkan perseroan dalam kondisi lalai. Dengan begitu, lanjutnya, Praja Vita Mulia pun terancam keberlanjutannya. "Kami selaku kontraktor yang berkepentingan atas kesinambungan dan kestabilan usaha KIJA dan anak perusahaannya sangat dirugikan dengan adanya potensi dampak yang ditimbulkan dari perubahan pengendalian maupun kepemimpinan. Kami berkeberatan, menolak tegas maupun tidak menyetujuinya," papar Prana. Menurutnya, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 26 Juni 2019 telah mendorong mitranya tersebut ke dalam kondisi lalai atau default. Oleh sebab itu, Prana menolak keputusan yang diambil oleh para stakeholders. Sementara itu, Direktur Bhineka Cipta Karya Suratman mengungkapkan bahwa perusahaannya sangat merasa dirugikan dengan adanya isu perubahan susunan direksi. Perombakan itu dikhawatirkan akan berdampak pada progres pembayaran maupun kelangsungan perusahaannya. Sebagai informasi, Bhineka Cipta Karya adalah kontraktor bagi anak perusahaan KIJA yaitu PT Grahabuana Cikarang. "Sehubungan dengan hal tersebut kami menolak dengan tegas dan berkeberatan terhadap tindakan pihak-pihak yang berakibat pada perubahan susunan Direksi dan Komisaris KIJA yang mengakibatkan perseroan berada dalam kondisi lalai dan akan berdampak pada kondisi anak perusahaan di mana kami bekerja," jelasnya. Di sisi lain, Corporate Secretary KIJA Budianto Liman menyatakan bahwa keputusan agenda kelima dalam RUPST pada 26 Juni adalah perihal pergantian direksi. Berdasarkan notaris yang ditunjuk perusahaan dalam akta tercantum bahwa keputusan agenda kelima adalah bersyarat yaitu bergantung pada diperolehnya persetujuan dari pihak ketiga, termasuk kreditur perseroan. "Oleh karenanya, pengangkatan jabatan/posisi Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru tidak berlaku efektif apabila tidak terdapat persetujuan dari pihak ketiga, termasuk kreditur perseroan," tegasnya. Selanjutnya, KIJA juga telah menerima surat dari pihak-pihak yang menyatakan tidak setuju, yaitu PT Bhinneka Cipta Karya, PT Praja Vita Mulia, dan PT Grha Kreasindo Utama yang pada intinya menyatakan ketidaksetujuan mereka atas perubahan pengendalian dan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. "Dengan demikian, pada saat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan, yaitu sebagaimana yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan yang diselenggarakan pada 31 Mei 2018," ucap Budianto
Polemik yang membelit PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) membuat analis merekomendasikan investor untuk menghindari saham tersebut untuk sementara waktu. David Sutyanto Head of Research Ekuator Swarna Sekuritas menilai kasus yang menimpa KIJA akan berdampak buruk terhadap kinerja saham perseroan. Sebab dalam investasi saham, salah satu prinsip utamanya adalah menghindari "bola liar". “KIJA ini adalah contoh kasus liar yang kita tidak tahu siapa yang salah. Prinsip saya dalam berbinis jangan pernah pasang di situ karena tidak ada yang tahu arah pergerakannya ke mana,” tegasnya. Menurutnya, risiko untuk menanam modal di saham KIJA sangat besar untuk sekarang ini. Pasalnya, kondisi terburuk setelah default yaitu KIJA terancam pailit. Dengan begitu, David merekomendasikan untuk menjauhi saham tersebut. “Akhirnya seperti apa tidak ada yang tahu. Overall, KIJA perusahaan yang bagus dan punya prospek begitu ada "bola liar" ya hindari. Masalah kelar baru kita pertimbangkan kembali,” katanya. Akan tetapi David berharap perselisihan dapat segera diselesaikan antara pemegang saham dan direksi. Apalagi mengingat kebutuhan lahan industry akan semakin meningkat dengan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri untuk barang elektronik [TKDN]. “Industri akan terus tumbuh, yang lama mungkin sepi tapi yang baru muncul terus dan butuh lahan industri,” katanya. Sementara itu, analis PT Pacific 2000 Sekuritas Indra menilai para pemegang notes senilai US$300 juta itu tidak akan meminta perseroan untuk membeli kembali atau buyback. Menurutnya, notes tersebut baru terbit 2017 sehingga bond holder berisiko kehilangan harga maksimal di level harga US$103. “Notes baru seumur jagung dan potensi buyback tidak ada. Saya rasa ini justru berisiko ke kreditur karena cost of call belum maksimal. Mereka kehilangan 2 poin selain itu KIJA belum mampu untuk jangka pendek menutup notes,” katanya. Sementara itu, berdasarkan laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, tiga kontraktor yang terkait dengan proyek Jababekayakni PT Praja Vita Mulia, PT Bhineka Cipta Karya, PT Grha Kreasindo Utama menyatakan tidak setuju terhadap perubahan susunan direksi atau changes of control di tubuh KIJA. Dalam keterangan resmi, Soegiharto yang diangkat sebagai Direktur Utama Kawasan Industri Jababeka dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 26 Juni 2019 menegaskan bahwa isu yang beredar atas potensi default akibat kewajiban membeli kembali surat utang senilai US$ 300 juta itu tidak valid. Di sisi lain, keputusan pengangkatannya sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai Komisaris telah disetujui dalam RUPST yang mewakili 52,12% pemegang saham perseroan yang menggunakan hak suaranya.
Genjot pertumbuhan portofolio investasi, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) terus mengembangkan investasinya. Salah satunya yang tengah dikembangkan adalah bisnis layanan kesehatan dengan menambah satu rumah sakit lagi tahun ini. Melalui anak usaha PT Famon Awal Bros Sedaya, Saratoga akan membangun satu Rumah Sakit (RS) Awal Bros di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Direktur Investasi Saratoga, Devin Wirawan mengatakan, investasi perseroan di sektor layanan kesehatan merupakan salah satu yang prospektif. Apalagi segmentasi yang di bidik RS Awal Bros merupakan segmen menengah bawah.”Industri layanan kesehatan merupakan salah satu yang prospektif. Rumah Sakit Awal Bros ini membidik segmen menengah bawah, sebagian pasien yang menggunakan BPJS," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/7). Saratoga mengklaim, RS Awal Bros merupakan salah satu rumah sakit swasta terbesar yang menerima pasien BPJS Kesehatan. Menurut Devin, layanan BPJS yang disediakan pemerintah memperluas akses kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi khawatir dengan persoalan biaya untuk berobat. Hingga semester I-2019 pengeluaran pemerintah untuk penerima bantuan iuran (PBI) mencapai Rp 24,3 triliun. Dana tersebut disetorkan kepada BPJS Kesehatan. Ini merupakan nilai pasar yang besar bagi pelaku industri layanan kesehatan, seperti rumah sakit. JumlahRS Awal Bros di seluruh Indonesia saat ini sekitar 12 rumah sakit. Sebanyak tujuh di antaranya, merupakan rumah sakit yang dimiliki Saratoga melalui Famon Awal Bros Sedaya. Dengan bertambahnya satu rumah sakit, hingga akhir 2019 total RS Awal Bros milik Saratoga mencapai delapan unit. Untuk Awal Bro di Bekasi Utara rencananya dibuka pada Agustus mendatang. Saratoga merupakan perusahaan investasi yang menanamkan modal pada beberapa sektor usaha. Beberapa perusahaan investasi Saratoga di antaranya, PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX). Selain itu, ada beberapa perusahaan non-publik yang jadi tempat investasi Saratoga, yaitu PT Mulia Bosco Logistik, PT Deltomed Laboratories, dan PT Gilang Agung Persada. Sebagai informasi, tahun ini SRTG mengalokasikan dana investasi sekitar US$100 juta. Disampaikan Devin Wirawan, perseroan terus mendalami peluang-peluang investasi yang potensial. Hal itu juga dilakukan untuk mendiversifikasi portofolio investasi yang hampir separuhnya didominasi oleh sektor sumber daya alam. Devin menambahkan pada kuartal I/2019, Saratoga telah mengucurkan modal baru kepada MPMX melalui skema penawaran tender sukarela. Hasilnya, SRTG telah membeli 160 juta saham MPMX dan menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan distributor kendaraan roda dua itu."Kepemilikan saham kami naik dari sekitar 47% menjadi lebih dari 52%," kata Devin.
Kembangkan ekspansi bisnis, PT Astra International Tbk (ASII) bersama Gojek membentuk perusahaan patungan yang diberi nama GoFleet yang merupakan layanan angkutan sewa khusus bagi mitra pengemudi jasa transportasi dalam jaringan (online) berupa penyediaan kendaraan, perawatan, layanan perbaikan, hingga asuransi. Kata Presiden Direktur GoFleet, Meliza M Rusli, dengan bergabung GoFleet, mitra driver atau pengemudi dapat fokus memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Sementara, perawatan dan perbaikan kendaraan akan dikelola oleh GoFleet,”GoFleet merupakan layanan kepada para mitra Gojek termasuk monetisasi kendaraan melalui pemasangan iklan,”ujarnya di Jakarta, Kamis (18/7). GoFleet menyediakan ribuan kendaraan jenis low multi purpose vehicle (MPV) seperti Avanza dan Xenia yang merupakan kendaraan biaya bersama Astra dengan sistem pengelolaan operasional yang didukung Astra FMS (Fleet Management System) dan teknologi ride hailing GoCar."Kendaraan mitra GoFleet juga akan terhubung dengan Astra FMS. Dengan sistem tersebut, perusahaan dapat memonitor lokasi dan kondisi kendaraan. Selain itu, pengemudi juga dapat menggunakan tombol darurat jika berada dalam situasi mendesak,"kata Meliza. Secara bertahap, GoFleet akan mulai mengoperasionalkan ribuan unit kendaraan untuk dipergunakan mitra pengemudi di area Jabodetabek. Untuk dapat bergabung dengan GoFleet, calon mitra wajib melakukan pendaftaran, memenuhi persyaratan administrasi, menjalankan pelatihan pengoperasian sistem dan pemanfaatan fasilitas serta pemenuhan persyaratan lainnya. Mitra juga diwajibkan membayar biaya komitmen senilai Rp 1,5 juta saat mendaftar. GoFleet akan menarik biaya berlangganan senilai Rp 1,18 juta per pekan yang akan dibayarkan tiap hari. Artinya, setiap hari pengemudi mesti membayar biaya berlangganan sebesar Rp 169 ribu. Sementara Presiden Direktur Astra, Prijono Sugiarto mengatakan, GoFleet merupakan wujud nyata dari kemitraan strategis antara Astra dan Gojek yang dimulai sejak investasi perseroan di Gojek pada Februari 2018.“Kami mendukung penuh upaya kolaborasi otomotif dan teknologi agar dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang semakin luas bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa,”ujarnya. Pendiri dan CEO Gojek, Nadiem Makarim menambahkan, kerjasama ini sejalan dengan misi perseroan untuk terus berinovasi dan mencari cara memberikan kesempatan yang merata bagi masyarakat Indonesia. “Peluncuran GoFleet menjadi perwujudan kolaborasi dan perpaduan kekuatan dua karya anak bangsa terdepan untuk terus memajukan ekonomi digital Indonesia di mata dunia,”paparnya.
PT Barito Pacific Tbk. masih mengkaji rencana penerbitan obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Direktur Utama Barito Pacific Agus Salim Pangestu mengatakan, perseroan masih mengkaji rencana penerbitan surat utang global tersebut. Dia menyebut, saat ini perseroan memiliki debt equity ratio (DER) dan kas yang kuat. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2019, emiten berkode saham BRPT ini memiliki kas dan setara kas sebesar US$622,03 juta dan DER 150,67%. "Lagi pula, utang paling awal ini, mature akhir tahun depan. Sehingga kami masih memiliki waktu [untuk rencana global bond]," katanya usai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Jumat (19/7/2019). Agus menambahkan, investasi untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa unit 9 dan 10 di Banten telah fully funded. Begitu pula pada ekspansi pabrik polyethylene dan polypropylene yang dilakukan entitas anak PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) di Cilegon. Agus menyebut, Chandra Asri memiliki arus kas yang kuat. Apalagi, baru-baru ini lembaga pemeringkat global Standard Poors (SP) menaikkan peringkat emiten berkode saham TPIA itu. "Sehingga global bond hanya recent option," imbuhnya.
Perusahaan pembangkit listrik, PT Kencana Energi Lestari Tbk. berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan kisaran harga Rp250 -Rp 420 per saham. Dalam IPO, Kencana Energi Lestari menawarkan sebanyak-banyaknya 977,68 juta saham atau setara dengan 25% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham. Dengan demikian, Kencana Energi Lestari berpotensi menggalang dana hasil IPO sebesar Rp244,42 miliar hingga Rp410,62 miliar. Henry Maknawi, CEO dan Chairman Kencana Group, mengatakan perusahaan berpeluang memperbesar skala bisnis dengan cara melakukan aksi go public. “Dengan terbukanya kepemilikan modal kepada masyarakat umum maka perseroan juga berkesempatan untuk dapat mengakses alternatif pendanaan lain dari publik yang akan membantu pertumbuhan usaha kami,” kata Henry pada Jumat (19/7/2019). Henry menambahkan IPO ini juga sangat positif untuk internal perusahaan sebab dengan menjadi entitas publik maka tata kelola perusahaan juga akan meningkat. Pasalnya, kinerja dan manajemen perseroan ikut diawasi oleh publik. “Ini sangat baik untuk meningkatkan image perusahaan,” sambungnya. Rencannaya, 55% dana hasil IPO akan dikucurkan untuk mendukung pengembangan usaha hydro power plant dan energi terbarukan lainnya. Selain itu, sekitar 25% untuk modal kerja dan sekitar 20% untuk belanja modal. Perseroan memberikan mandat kepada PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Periode penawaran awal (book building) saham perdana Kendana Energi Lestari dilaksanakan sejak 17 Juli 2019 hingga 30 Juli 2019.
PT Barito Pacific Tbk. memperoleh restu pemegang saham terhadap rencana stock split saham perseroan dengan rasio 1:5 dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Jumat (19/7/2019). Dengan persetujuan tersebut, maka nilai nominal saham emiten berkode BRPT ini akan menjadi Rp100 per saham dari Rp500 per saham sebelumnya. Perdagangan saham dengan nilai nominal baru diperkirakan pada pertengahan Agustus 2019. Direktur Utama Barito Pacific Agus Salim Pangestu menuturkan, faktor likuiditas menjadi pertimbangan perseroan dalam aksi korporasi ini. Setelah stock split diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi pemegang saham publik untuk memiliki saham BRPT dengan tingkat harga yang lebih terjangkau. Perseroan memberikan perhatian terhadap investor ritel. Dia berharap harga saham setelah stock split dapat kembali menarik minat investor ritel. "Pemegang saham kami lebih banyak institusi, seperti ETF, index fund, fund management. Yang kami perhatikan, bagian ritel menciut. Harapan kami dengan stock split, ritel bisa kembali berminat," katanya pada Jumat (19/7/2019). Pada perdagangan Jumat (19/7/2019) hingga pukul 15.02 WIB, saham BRPT berada di level Rp3.750. Apabila stock split dengan rasio 1:5 dilaksanakan dengan harga tersebut, harga saham BRPT akan menjadi Rp750 per saham. Aksi korporasi itu juga memengaruhi harga pelaksanaan waran yang ditawarkan. Sebagai informasi, BRPT telah menerbitkan 3,83 miliar saham baru dalam pelaksanaan penawaran umum terbatas II (PUT II). Setiap 4 saham baru yang dikeluarkan, perseroan menerbitkan 1 waran. Dengan demikian, total waran yang telah diterbitkan pada PUT II sebanyak 957,95 juta waran. Harga pelaksanaan yang ditetapkan saat itu Rp1.864 waran untuk periode pelaksanaan 1 Juli 2019-30 Juni 2020, serta Rp2.330 per waran untuk periode pelaksanaan 1 Juli 2020-30 Juni 2021. Adanya pelaksanaan stock split, maka jumlah waran akan menjadi 4,79 miliar waran dengan harga pelaksanaan Rp373 per waran untuk periode pelaksanaan 1 Juli 2019-3 Juni 2020, serta Rp466 per waran untuk periode pelaksanaan 1 Juli 2020-30 Juni 2021.

Comments