Momentum's Profile

Your Profile Pic

momentum


Birth Date : -

Website : -

Point : 882

About me
-

Articles

No article yet.

Topics

Topic Posts Views Last post

DAVO terbang

 Closed
0 92 08 Dec, 2014 04:42

KARK DIKEREK BANDAR

 Closed
0 798 08 Dec, 2014 04:42

Presiden dan Wakil P. Pilihan Anda silahkan monggo...

pages: 1 2 3
22 215 29 Feb, 2012 12:03

DEWA-DEWI/MALAIKAT PELINDUNG

pages: 1 2
13 84 02 Feb, 2012 02:20

Antara ada dan tiada, roh dan mahkluk hidup.

pages: 1 2
11 103 08 Nov, 2011 14:05

Hiburannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn biddri making us happy

 Closed
5 62 21 Oct, 2011 08:21

KITAB-KITAB SUCI AGAMA TAO

pages: 1 2
17 17 31 Jan, 2012 13:30

BLTA, Expert and Modern on time 2000 can you?

 Closed
6 110 12 Oct, 2011 22:48

SEMUA TNI vs TENTARA MALAYSIA caplok batas

pages: 1 2 3 4
35 289 31 Oct, 2011 02:13

BALANCING UR LIFE

pages: 1 2 3
21 218 04 Oct, 2011 12:51

Aceh Paksakan Syariah ISLAM dengan perkosaan thd Wanita.....

 Closed pages: 1 2 3
25 221 19 Sep, 2011 03:01

Daftar Korban Arab Saudi

 Closed pages: 1 2 3 4 5
46 480 24 Jun, 2011 15:33

Posts

22 Feb, 2010 10:40
Senin, 22/02/2010 17:06 WIB Pansus Century PKS: 10 dari 30 Saksi Diduga Bertanggung Jawab Amanda Ferdina - detikNews Andi Rahmat galak banget. Kasihan Budi Sampoerna bakal disebut. Pak Budi Sabar ya Andi memang kecil-kecil cabai rawit. panjang kasus dari 2 km jadi 10 km. Aulia pohon kena lagi. Jakarta - PKS menilai 10 dari 30 saksi yang diperiksa Pansus Century diduga sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas skandal Bank Century. Pelanggaran yang dilakukan oleh 10 orang itu mencakup administrasi hingga tindak pidana korupsi. "10 dari 30 saksi patut diduga bertanggung jawab," kata anggota pansus asal PKS Andi Rahmat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2010). Menurut Andi, 10 nama itu terbagi atas kesalahan yang berbeda-beda. Untuk yang terkait bailout hingga aliran dana, pihak yang dianggap melanggar adalah, Mantan Gubernur BI, Boediono, Ketua KSSK, Sri Mulyani, Sekretaris KSSK, Raden Pardede, Komisaris LPS, Rudjito, Deputi Gubernur Senior BI Bidang Pengawasan, Siti Fadjriah, dan Direktur Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani. Sementara dugaan pelanggaran dalam hal akuisisi dituduhkan kepada, Direktur Bidang Pengawasan BI, Sabar Anton Tarihorang, Deputi Gubernur BI, Budi Mulya, Mantan Deputi Gubernur BI, Aulia Pohan, Mantan Deputi Senior Gubernur BI, Miranda Goeltom. Selain itu, Andi mengaku nama-nama seperti Robert Tantular dan Budi Sampoerna juga akan disebut. Kesalahan Yang dilakukannya mencakup pelanggaran administrasi, korupsi, money laundring, perbankan, dan kriminal biasa. "Aliran dana ada unsur tipikor, tapi tidak sekuat bagian lain. Aliran dana banyak pintu, belum dibuka, sudah cium baunya," ucapnya. Andi meminta semua fraksi di pansus menyebut nama siapa yang bertanggung jawab. "Sebab, pelanggaran harus ada yang bertanggungjawab. Tapi tidak boleh pansus tidak menyebut nama," jelasnya.
22 Feb, 2010 10:54
Join Date: Aug 2008 Posts: 265 nwhidayat is a new comer Default Satu lg kader bermutu DEMOKRAT di DPR yg notabene ARTIS&istri MENTERI KOPERASI! INGGRID KANSIL ini anggota DPR dr partai DEMOKRAT. INGGRID KANSIL ini istri SYARIF HASAN, mantan anggota DPR DEMOKRAT yg dipilih SBY sbg MENTERI KOPERASI & UKM 2009-2014. INGGRID KANSIL ini ARTIS. tapi, sperti halnya KADER2 partai DEMOKRAT lainnya yg AMBURADUL KUALITASnya, INGGRID KANSIL ndak mau ketinggalan. ditanyain JOHN PANTAU di TRANS TV, INGGRID KANSIL smakin membuka JATIDIRI dirinya & kader2 partai DEMOKRAT sbg partai milik SBY. Quote: John Pantau vs Anggota DPR Weekend yang ngebosenin, biasa kalo dah bosen biarpun banyak yang bisa dikerjain ya males bawaannya. Mindah-mindah channel TV, acara favorit saya udah ilang karena TelkomVision dah dituker IndoVision lagi. Akhirnya pijitan remote terhenti pada acara TV lokal, John Pantau. Lumayan lah, gaya nyelenehnya yang membuat para pelanggar tidak terlalu merasa dipermalukan cukup menghibur daripada acara infotainment atau berita yang sudah makin mirip infotainment. Kali ini John Pantau tampil beda, alih-alih memakai pakaian casual dia menggunakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Ternyata yang dihadapinya adalah seorang anggota DPR yang terhormat, kayaknya di kantornya. Selain anggota DPR, Ingrid Kansil yang dihadapi John Pantau kali ini juga salah satu selebriti tanah air yang wajahnya sering muncul di layar kaca. Tapi John Pantau tetap John Pantau, meskipun anggota DPR, meskipun selebriti, meskipun cantik, tetap saja menjadi obyek untuk dipermalukan. Kali ini yang dikupas bukan pelanggaran, tapi pengetahuan Ingrid mengenai negara dan tentu fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan. Saya nggak ngikuti sampai habis, cuma sampai iklan, jadi hanya dua pertanyaan yang sempet liatin. Pertanyaan pertama apakah itu hak angket. Ternyata setelah muter sana sini, buka-buka buku, sampai bertanya pada staffnya ternyata dia tidak bisa menjawab dengan benar. Anggota dewan yang terhormat, wakil rakyat, bagaimana dia bisa membela kepentingan rakyat melalui jalur yang benar jika dia tidak tahu hak-hak DPR? Ini dipelajari oleh semua orang di sekolah, mustinya dia tahu. Tapi kalaupun katakanlah lupa pelajaran sekolah dulu, bukankah mestinya sebelum mencalonkan diri dia sudah mempelajari baik-baik segala hal yang berhubungan dengan fungsinya nanti? Kalau itupun tidak dia lakukan, sekarang ini anggota DPR lain sedang panas-panasnya dengan pansus angket kasus Bank Century, apa dia nggak penasaran itu temen-temennya lagi ngapain, trus kalo denger mereka ngurus angket kasus Century, apa dia nggak penasaran dan nyari tahu apa itu hak angket? Pertanyaan kedua sebutkan sila ke 5 dari Pancasila. Ternyata dia juga tidak bisa menjawab dengan benar. Oh my God. Anak SD aja hafal Pancasila. Lucunya si John kemudian keluar dan bertanya pada seorang pedagang yang menjajakan dagangannya dengan gerobak dorong, si Bapak pedagang ini dengan lancar menyebutkan isi Pancasila ketika si John bertanya dengan urutan yang acak. Aneh bin ajaib. Dulu banyak orang yang mencibir pada selebriti yang menjadi wakil rakyat. Saya termasuk orang yang tidak mengikuti cibiran itu, saya fikir apapun profesinya, termasuk selebriti, apa bedanya? Tapi Ingrid yang cantik ini seolah membenarkan cibiran itu. Setahu saya dia masuk dari Partai Demokrat, Pak SBY, gimana nih? http://adiarifin.asia/2010/01/26/joh…s-anggota-dpr/
22 Feb, 2010 14:04
Dalam hal pemberantasan korupsi alias KKN sudah dicanangkan pemerintah sejak reformasi. Indonesia tidak akan maju bila tidak ada yang mengkoreksi dan dikoreksi. Dalam negara demokrasi ini adalah saatnya siapapun yang melakukan praktek Korupsi KKN wajib diusut dan dihukum. bukan soal makan dan minum di Indonesia. Betapa dungunya kita ketika terjadi KKN sedangkan Rakyat banyak kelaparan karena praktek pungli dan uang negara terus terkuras begitu saja. Ingat apa yang dialami Indonesia adalah masalah komplek KORUPSI dan KKN yang dinegara lain berhasil diberantas habis spt India, Jepang. Masalah Korupsi ini adalah perbuatan buruk dan tidak bisa tebang pilih atau hanya dikenakan kepada diluar kekuasaan. Jepang yang dulu di bom Atom oleh Amerika mereka meski mengalami ekonomi terpuruk, infrastruktur hancur tapi mereka berhasil bangkit karena mereka punya rasa tanggung jawab dan malu bila melakukan korupsi. For This Time NO CORRUPTION PLEASE! HE HOPE BRIGHT FUTURE WITHOUT CORRUPTION. Dalam hal mempertahankan dan mendapatkan jabatan kursi empuk di BI sebagai Deputi gubernur BI Terbukti Miranda S Gultom melakukan praktek penyuapan dengan beberapa travel Cheque bernilai total 24 Miliar tahun 2004 pemilihan deputi dimenangkan olehnya. 4 anggota parpol diperiksa oleh KPK. Terbukti juga aliran tersebut melalui PPATK Pertanyaan dari mana uang sebanyak 24 miliar yang dibagikan oleh miranda? 2 kemungkinan berasal dari kantong dia, berarti dia akan mudah juga mendapatkan uang sebesar itu di BI. kemungkinan lain dari brankas BI, sumbangan orang. praktek suap menyuap tidak hanya dilakukan bapak-bapak, bahkan ibu-ibu disana pun dengan santai dan enaknya membagikan uang suapan. penerapan hukum tidak ada. sedangkan orang maling pisang, ayam, pepaya, sendal bisa mendapatkan hukuman berat penjara 4-5 tahun keluar menyandang predikat narapidana. inilah yang dinamakan ketidakseimbangan hukum atau ketidakadilan hukum. smile(
Senin, 22/02/2010 15:41 WIB Sektor Tambang Paling Besar Nunggak Pajak Herdaru Purnomo - detikFinance Jakarta - Pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang paling besar menunggak pajak. Berdasarkan data 78 penunggak pajak terbesar, sektor ini menyumbang 5 wajib pajak dengan nilai tunggakan sebesar Rp 2,9 triliun. Demikian dikutip dari jawaban tertulis Ditjen Pajak atas pertanyaan Panja Perpajakan DPR-RI yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak M Tjiptardjo, Senin (22/02/2010). Selain Pertambangan dan Pertanian, Ditjen Pajak mencatat sektor Real Estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan juga nilainya cukup besar yakni Rp 2,4 triliun dengan jumlah wajib pajak sebanyak 7 wajib pajak. Sedangkan dari sektor Industri Pengolahan jumlah wajib pajaknya paling banyak yakni 23 wajib pajak dengan jumlah tunggakan mencapai Rp 2,1 triliun. Tindakan penagihan dari wajib pajak yang belum lunas tersebut dilakukan baik secara soft collection maupun hard collection. Ditjen Pajak memaparkan tindakan penagihan pajak tersebut antara lain : 1. Diterbitkan Surat Paksa = 37 WP Nilai Tunggakan Rp 5,0 triliun. 2. Dilakukan Penyitaan = 13 WP Nilai Tunggakan Rp 639,7 miliar 3. Dilakukan Pelelangan = 5 WP Nilai Tunggakan Rp 889,8 miliar 4. Dilakukan Pemblokiran = 10 WP Nilai Tunggakan Rp 2,3 triliun 5. Dilakukan Pencegahan = 12 WP Nilai Tunggakan Rp 1,18 triliun 6. Dilakukan Penyanderaan = 1 WP Nilai Tunggakan Rp 2,4 triliun Sesuai dengan Pasal 44 Undang-undang KUP, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak. Namun dalam pelaksanaanya Ditjen Pajak dibantu juga oleh Kepolisian Republik Indonesia meliputi proses keamanan, penangkapan, penahanan serta bimbingan penyidikan sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan bersama. (dru/qom)
22 Feb, 2010 23:51
Partai Golkar, Hanura, dan PKS menyatakan akan menyebutkan hingga nama pejabat yang bertanggung jawab atas kasus Bank Century dalam kesimpulan hasil Pansus Hak Angket. "Suka tidak suka, kita tidak akan memberikan statement abu-abu, tetapi sudah form orangnya. Jelas Golkar akan memberikan statement dengan menyebutkan nama," kata Ketua Golkar Yoris Raweyai dalam Konferensi Pers bersama Aktivis Petisi 28 di Jakarta, Minggu (21/2). Menurut Yoris, secara kronologis, Golkar sejak awal sudah mempunyaa komitmen kepada masyarakat tentang berbagai maslah bangsa kepada masyarakat. Menurutnya akhir-akhir ini banyak kelompok-kelompok yang mengalihkan persoalan pansus, dan ini perlu diwaspadai. Sebab tujuan akhirnya adalah agar pansus memberikan hasil akhir jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. "Agar Golkar tidak larut, terakhir jumat lalu, fraksi dikumpulkan semua, disitu jelas Ketua Umum mengatakan ungkapkan kebenraran fakta yang ada. Mungkin Golkar dapat membuat keputusan di luar dugaan, tapi hampir di pastikan Golkar akan menyebutkan nama. Secara kuantitas dan kualitas siapa yang bersalah," katanya. Di tempat yang sama, anggota Pansus dari Fraksi Hanura Akbar Faisal mengakui bahwa yang berkembang akhir-akhir ini memang ada ancaman dirinya. Lalu ada juga intimidasi anggota kabinet koalisi akan di-reshufle. Tetapi juga ada wacana yang mengemuka yaitu menyebutan nama orang-orang yang bertanggung jawab itu. "Kami (Tim 9) bertemu dengan Ketua Umum Hanura Bapak Wiranto. Dia heran mengapa masih ada yang menanyakan apakah Hanura akan ‘'berbelok’'. Tidak. Menurut beliau, kakekat hak angket itu bukan kepada menteri, tetapi pemeriksanaan kepada lembaga kepresidenan," ulasnya. Anggota Pansus lainnya dari Fraksi PKS Andi Rahman menambahkan saat ini hampir semua fraksi setuju penyebutan nama di kesimpulan akhir pansus. Namun demikian, masih ada perbedaan pendapat apakah nama itu disebutkan di dalam atau hanya ada di lampiran. "Tapi kami tidak sejutu. Harus di induk, bukan di lampiran. Kalau lampiran dirobek, kan hilang nama itu. Sampai saat ini kami sedang menjembatani," kata Andi. Menurutnya, banyak anggota pansus yang berargumentasi kalau menyebutkan nama berarti sudah melewati kewenangan dewan. "Padahal penyebutan nama itu sudah biasa, misalnya pansus soal VLCC yang menyebutkan nama Laksanama Sukardi. Justru agak unik jika kalau sampai pansus tidak sebutkan nama," katanya lagi. Politis PKS ini menilai, saat ini masalahnya DPR dalam pertaruhan apakah akan menjadi cleaning service praktek negara yang tidak sehat atau menjadi pengawas tata negara yang tidak sehat. Sebab kalau pansus ‘'kempes’', kualitas DPR menjadi cleaning service. "Ini soal nyali, daya hidup dari masing-masing pihak. Komitmen idealitas. Kalau saya, cinta Tanah Air atau tidak. Kalau tidak ada, titik temu akan ada," ulasnya. Ditanya apakah Pansus akan menyebut Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bertanggung jawab atas skandal Century ini. Andi menegaskan bahwa kesimpulan pansus itu berdasarkan temuan dan fakta. "Sebab DPR sebagai lembaga yang kita dorong sebagai pengawas jangan sampai tidak kredibel atau elegan. "Hanya, sejauh ini (yang bertanggung jawab) sampai Boediono karena Perppu JPSK itu menjelaskan yang bertanggung jawab bukan presiden, tetapi KSSK," ulasnya. Menurutnya, pertanggungjawaban Presiden tersebut mulanya akan dimasukkan dalam penyusunan RUU JPSK pada DPR periode 2004-2009 lalu, tetapi karena ada pasal yang bermasalah akhirnya tidak jadi disahkan. "Dalam RUU JPSK kala itu, secara prinsipil sudah ada perubahan-perubahan yang menyatakan secara prinsipil presiden bertanggung jawab. Sebab ia adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini," tukasnya. Sementara itu, jika ada permintaan Pansus Angket untuk menyatakan Presiden bertanggung jawab. Itu harus dilakukan melalui hak menyatakan pendapat. "Karena hak menyatakan pendapat itu harus dilakukan 75 persen anggota DPR, beyond, mendakwa. Sedangkan hak angket membuktikan perilaku dari pengambil kebijakan," katanya. Akan tetapi, tujuan hak angket juga untuk mendorong KPK untuk berbuat lebih lanjut untuk membuktikan kebijakan Century tersebut apakah terbukti korupsi atau tidak. Sebab impeachment kepada Presiden tidak bisa dilakukan jika tidak ada bukti korupsi atau adanya kejahatan berat dengan ancaman hukuman sampai 5 tahun. (Tup/OL-7)
22 Feb, 2010 23:54
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mendukung penuh pengungkapan skandal Bank Century. "Saya mendukung, demi mengungkap kebenaran," kata Wiranto usai menerima inisiator Hak Angket Bank Century di Kantor DPP Hanura, Menteng, Jakarta, Ahad (21/2) sekitar pukul 13.45 WIB. Wiranto mengaku, sudah menerima laporan beberapa nama yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Namun dia enggan mengungkapkan nama-nama yang dimaksud. "Kalau sudah nyata-nyata ada yang bersalah, maka pejabat atau siapapun, akan kena sanksi tanggung jawab itu," ujar Wiranto, serius. Usai bertemu Wiranto, dijadwalkan inisiator Angket Century akan bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Radjasa dan Ketum Golkar Aburizal Bakrie. Mereka pun akan bertemu Pemimpin Ormas Nasional Demokrat Surya Paloh.(ICH) Selasa, 23 Februari 2010 UTAMA Presiden SBY Cemas PANSUS BERTEMU AMIEN RAIS. Tim 9 Pansus Century saat bertemu Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (ketiga dari kiri) dan Wakil Ketua PAN Drajad Wibowo (kedua dari kiri) di Jakarta, Senin (22-2). Pertemuan dengan Amien Rais tersebut untuk menggalang dukungan penuntasan kasus Century dengan mendorong tokoh partai politik dan kader PAN di Pansus untuk tetap konsisten dengan pandangan awal fraksi. Menjelang pembacaan kesimpulan Pansus Century, suasana makin tegang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi malam mengumpulkan petinggi partai koalisi di Cikeas. Lobi intensif dilakukan Partai Demokrat untuk menghindari penyebutan nama Boediono dan Sr Mulyani dalam kesimpulan Pansus. Untuk sementara lobi tersebut berhasil, terbukti dari gagalnya Pansus menggelar rapat pleno, Senin (22-2). Pansus tidak bersepakat menyebutkan nama yang bersalah dalam kebijakan pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun kepada Bank Century. Rencananya, kemarin siang Pansus menggelar rapat pleno. Agenda rapat ialah pandangan fraksi atas kesimpulan Pansus yang disusun Tim 15. Kemudian agenda itu diundur pada malam harinya. Ternyata, pembahasan di tingkat Tim 15 masih alot. Alot, apakah nama Boediono dan Sri Mulyani dicantumkan secara eksplisit. Boediono yang kini menjadi Wakil Presiden adalah Gubernur Bank Indonesia ketika diambil kebijakan penggelontoran dana tersebut. Adapun Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan merangkap Ketua KSSK. Rapat pleno Pansus pun diagendakan kembali untuk digelar hari ini. Sejauh ini, konstelasi kekuatan Pansus dimenangkan kubu yang menghendaki dua nama itu disebutkan secara eksplisit. Kubu itu menguasai 53% suara di Pansus, terdiri atas Golkar, PKS, PDIP, Hanura, dan Gerindra. Dua fraksi yang disebut disebut di awal itu adalah anggota koalisi. Empat fraksi lainnya–Demokrat, PKB, PAN, dan PPP–cuma menguasai 47% pansus. Itulah sisa koalisi pendukung pemerintah. Meski Golkar dan PAN sudah berbulat tekad untuk menyebutkan nama Boediono dan Sri Mulyani dalam pandangan fraksi, tentu saja dengan sejumlah nama lainnya, itu tidak menyurutkan langkah Demokrat melakukan lobi. Bahkan, dalam dua hari terakhir, lobi kian gencar dilancarkan. Priyo Budi Santoso dari Golkar mengakui lobi yang dilakukan itu dahsyat. Pertemuan Cikeas Lobi yang dilancarkan Demokrat juga disertai tekanan lewat wacana reshuffle kabinet hingga meminta koalisi angkat kaki jika berbeda pandangan dengan Demokrat. Demokrat cemas bahwa penyebutan dua nama itu menjadi bola liar dan efek dominonya kepada Presiden Yudhoyono. Itulah sebabnya politisi Demokrat Syarifuddin Hasan berharap partai mitra koalisi di parlemen tetap satu suara. Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat pun turun langsung melakukan lobi. Kemarin sore dia mengumpulkan anggota Pansus dari Demokrat di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak cukup itu. Yudhoyono juga memanggil partai anggota koalisi bersama anggota pansus ke kediaman pribadinya di Cikeas, tadi malam. Seakan tidak mau kalah dengan lobi yang dilancarkan Demokrat, Tim 9 yang merupakan inisiator angket juga gencar melakukan roadshow kepada pemimpin politik. Kemarin, Tim 9 menemui Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais. Tim melaporkan kepada Amien soal tekanan yang dihadapi anggota Pansus. Tekanan berupa teror sudah dialamatkan kepada Akbar Faizal dari Partai Hanura. Kini giliran Andi Rahmat dari PKS. Keanggotaannya di DPR digugat di PTUN. Ikut pula didugat anggota Pansus dari PKS Muhammad Misbakhun dan politisi PAN Chandra Tirta Jaya. Politik premanisme yang diramu dengan politik transaksi digelar secara demonstratif di ruang publik. n MI/U-1 4 Desember 2009 Paripurna DPR membentuk Pansus Century. Pansus langsung memanggil sejumlah saksi terkait merger, fasilitas pinjaman jangka pendek, dan dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century berdasar laporan investigasi BPK. 8 Februari 2010 Selesai penelusuran, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan awal. Kesimpulan pertama menggambarkan posisi sikap fraksi 7:2. Yakni 7 fraksi menolak bailout (PDIP-Hanura-Gerindra-PAN-PKS-Golkar-PPP) dan 2 fraksi (Demokrat-PKB) menyatakan bermasalah. 17 Februari 2010 Fraksi di Pansus Century menyampaikan kesimpulan awal tahap kedua. Posisi kali ini jauh berbeda dengan posisi awal yang 7:2, yaitu 9:0 untuk kesimpulan aliran dana Century bermasalah. Kesimpulan akhir Pansus akan dibawa ke Badan Musyawarah Kamis (25-2) untuk kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPR 2 Maret 2010.
23 Feb, 2010 00:23
Saya trading saham di US pake CFD account, technical analysis, trading system dan stop loss Kalo mo beli saham saya lihat : 1. Trend saham tersebut lagi naik ato turun. 2. Kalo break out bullish dgn volume tinggi saya masuk, siapin stop loss 5% 3. Kalo habis masuk ternyata false break out, tahan terus sampe dia turun 5%, kemudian cut loss. 4. Kalo sahamnya naik, saya tahan terus, keluar pada saat volatility harga saham di atas 10% dalam 1 hari. 5. Cara kedua, saya exit pada saat harga saham tersebut menyentuh lowest price penutupan harga saham kemarin minus 1 pointnya. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman sesama stock trader. Salam, PS : trading system ini saya dapat dari Bpk. Budi Suryono dari mailing list obrolan bandar yg diposting pada tanggal 3 Mei 2006 wilson bagaimana proses buka account di US berapa modal awal pakai sekuritas asing online trading download yang mana, dokumen apa yang dikirim
http://www.detiknews.com/read/2010/02/21/144042/1303767/10/mario-sebut-wanita-perokok-tak-layak-dinikahi-untuk-bahan-diskusi boss all, avatarnya diganti dong, masa cari avatar yg jelek, nanti siapa yg mau baca komen ente :peace: SEMUA COWOK JUGA PASTI BERPENDAPAT SAMA DENGAN MARIO TEGUH. BUAT APA MARRIED SAMA CEWEK PEROKOK (ATAS BAWAH), SUKA CLUBBING DAN MUNGKIN JUGA NGINEX? CEWEK MODEL ITU ENAKNYA CUKUP JADI PASANGAN DUGEM UNTUK HAL-HAL YANG FUN SAJA. smile) smile) Kalo yg ini gue setuju, krn perokok itu jorok n bau, kalo ce suka clubbing resikonya tinggi, bisa dikerjain - dibius terus diperkosa rame2 atau dijamah2 dan difoto, dll, apalagi yg ngobat wah ane gak mampu menghadapinya deh gak kuat baik kantong maupun kesabaran. Cubit suka dugem juga :p
23 Feb, 2010 10:55
Selasa, 23/02/2010 16:54 WIB Usai Proses Politik, Golkar Minta Skandal Century Dibawa ke Proses Hukum Laurencius Simanjuntak - detikNews Jakarta - Sikap Golkar sepertinya tidak akan bisa dibengkokkan lagi. Jika penyelidikan dan pengusutan skandal Bank Century telah selesai dalam proses politik, Golkar meminta skandal tersebut ditindaklanjuti dalam proses hukum. "Setelah dilakukan proses politik, maka Partai Golkar meminta diadakan suatu proses hukum. Proses hukum tidak berada pada kekuatan parpol dan wewenang Pansus, tetapi pada lembaga peradilan," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Ical menyampaikan hal itu dalam sambutannya saat konsolidasi DPP Partai Golkar dengan ormas pendiri dan yang didirikan Golkar di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (23/2/2010). Ke lembaga hukum mana, kasus Century akan dilimpahkan, apakah ke polisi atau KPK, Golkar belum bisa memastikan. Hal itu akan diputuskan setelah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi yang akan menyampaikan kesimpulan akhirnya nanti malam. "Pada lembaga peradilan yang mana, itu didasarkan dugaan perkaranya. Itu yang akan kita monitor. Partai Golkar yang akan melakukan pengawalan terhadap proses hukum," tegas Ical. Siap Voting Dalam kesempatan ini, Ical berharap hasil Pansus Century menjadi kesepakatan bersama dalam rapat paripurna 2 Maret mendatang. Tetapi jika musyawarah mufakat tidak bisa dicapai, Golkar siap menghadapi voting. "Tanggal 2 Maret akan dikemukakan sikap resmi Pansus dalam paripurna DPR. Golkar mengharapkan tidak terjadi voting. Bahwa ada kesepakatan dari semua fraksi untuk tidak melakukan voiting. Kalau diadakan voting, Golkar sudah siap membela apa yang dipikir dan dianggap benar," tegasnya. Ical kembali mengaskan partainya tetap berada dalam bendera koalisi SBY-Boediono. "Kita tetap berada pada koalisi. Kita belum memikirkan untuk keluar dari koalisi. Kita harus bisa mengamankan, mengawal bersama-sama agar parpol koalisi bisa berjalan dengan baik, mendukung pemerintahan yang solid," pungkasnya. (yid/iy) :#-o :#-o smile( smile( :-O :-O Selasa, 23/02/2010 16:19 WIB Ical: Semua Partai Nilai Proses Bailout Century Ada Kesalahan Laurencius Simanjuntak - detikNews Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) meminta Pansus Century berani membuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan data dan fakta. Berdasar komunikasinya dengan pimpinan parpol lain, Ical mengaku semua parpol menilai proses bailout Century bermasalah. "Data telah terbuka, kita tidak bisa mengingkari data dan fakta yang terbuka itu. Saya bicara kepada partai koalisi dan bukan koalisi, itu kelihatannya semua partai akan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan (bailout Century) terjadi suatu kesalahan," kata Ical. Ical menyampaikan hal itu dalam sambutannya di acara konsolidasi DPP Partai Golkar dengan ormas pendiri dan yang didirikan Golkar di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (23/2/2010). Meski menilai ada kesalahan dalam proses bailout, Ical meyakini parpol-parpol punya cara berbeda dalam menyampaikan penilaian. Ada yang berani menilai kesalahannya dari awal sampai akhir, atau hanya kesalahan di awal dan di tengah. "Tetapi penilaiannya berbeda-beda. Ada yang menyatakan kesalahannya sampai titik Z, ada yang sampai titik B, ada yang menyampaikan sampai titik H dan sebagainya," tegasnya. Dalam kesempatan ini, Ical meminta parpol koalisi saling menghargai dan menjaga komitmen untuk mengawal pemerintahan yang baik dan bersih. "Partai dalam koalisi itu harus nyaman, karena merasa melakukan pembelaan kepada rakyat. Dalam konteks inilah Partai Golkar sikapnya dalam penilaian kasus Century," tegasnya. Ical meminta Pansus Century tidak membuat kesimpulan yang tidak berdasar data. Sebab, jika itu dilakukan, dikhawatirkan hanya akan menjadi fitnah. "Bertolak dari adanya data dan fakta, kita tidak bisa melakukan suatu fitnah. Kita tidak boleh menuduh orang bersalah jika tidak ada data dan faktanya," pungkasnya. (yid/nrl)
23 Feb, 2010 11:51
Selasa, 23/02/2010 18:41 WIB Kesimpulan Pansus Century FPDIP Bakal Sebut 20 Nama yang Bertanggung Jawab Gede Suardana - detikNews Jakarta - FPDIP bakal menyebutkan 20 nama person dan lembaga yang harus bertanggung jawab dalam kebijakan bailout Bank Century. Hal itu untuk menjamin kepercayan publik kepada PDIP yang tetap konsisten. "Kita sebut lembaga dan nama. Kalau PDIP lebih dari 20 nama," kata Wakil Ketua Pansus Century asal FPDIP Gayus Lumbuun usai bertemu dengan Ketua PN Denpasar Nyoman Sutama di kantornya, Jl Sudirman, Denpasar, Selasa (23/2/2010). Menurut Gayus, fraksinya bakal menyebutkan nama dan lembaga yang bertanggung jawab dalam skandal Bank Century. Namun dia enggan membeberkannya. "Kita lihat nanti. Yang jelas orang-orang yang tentu harus bertanggung jawab di lembaga itu," katanya. Dia pun berkilah ketika ditanya orang yang bakal disebutkan dalam pandangan akhir adalah Menkeu Sri Mulyani dan mantan Gubernur BI Boediono. "Tidak bisa sekarang, tetapi orang yang paling bertanggung jawab dan dominan. Tunggu tanggal mainnya," pungkasnnya. (gds/yid) Kasus Korupsi, jangan sampai mengarah kepada kerusuhan karena jabatan harus dianggap sebagai amanah untuk membawa bangsa indonesia menuju negara yang bersih dan bebas kkn.
23 Feb, 2010 11:56
PM inggris bermasalah pernah mundur PM Thailand bermasalah gak mau mundur tapi dikudeta Negara berkembang dengan hukum yang tidak jelas dan kediktatoran membuat hukum tidak bisa menjamaah penguasa Pembongkaran kasus paling memalukan yaitu Kasus korupsi Bank Century menjadi kunci pembuka kita akan membiarkan korupsi atau memberantas habis melalu tangan anggota DPR.
24 Feb, 2010 00:09
Selasa, 23/02/2010 13:01 WIB Polisi Akan Tindaklanjuti Nama Yang Disebut Pansus Century Herdaru Purnomo - detikFinance Jakarta - Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) akan menindaklanjuti nama-nama yang disebut oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century jika terdapat tindak pidana. Namun pihak polisi tetap akan mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta langkah-langkah yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). "Kalau nanti memang Pansus ada yang menyebutkan nama, Polri itu harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sehingga kita hanya akan melakukan langkah-langkah mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup serta fakta, setelah itu baru melakukan penyidikan," ujar Kabareskrim Komjen Pol. Ito Sumardi ketika ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Selasa (23/02/2010). Ia menambahkan, nama-nama yang nantinya disebutkan Pansus belum menjadi tersangka bagi Polri. "Siapapun yang disampaikan pansus kita akan melihat faktanya apa saja setelah itu baru setelah masuk penyidikan apabila terkait pidana maka baru kita mengumumkan sebagai tersangka atau saksi," tambahnya. Namun, lanjut Ito, penyidikan akan dilakukan setelah Polri mendapatkan laporan resmi dari Pansus. Karena memang, menurut Ito, Pansus bukan aparat penegak hukum yang bisa memutuskan seseorang bersalah atau tidak. "Kalo Pansus bilang ada indikasi maka harus dibuktikan secara hukum oleh polri," tutupnya. Untuk diketahui Pansus akan menyampaikan kesimpulan akhir terkait kasus Bank Century pada hari ini. Beberapa fraksi telah memutuskan untuk menyebutkan nama-nama orang yang diindikasikan terkait tindak pidana dari proses merger, akusisi hingga setelah dilakukannya bailout. (dru/dnl) Bukan hanya Polisi Kejaksaan, KPK Pun diperintahkan untuk Menyelidiki Tuntas Budiono, Sri Mulyani.. Boleh dibilang score 7-2 7 mendukung berantas KKN di kasus bank century 2 menganggap kasus bank century baik-bak saja. Rekomen PKS, PDIP, GOLKAR sangat keras vonis bersalah kpd pejabat century. PAN, PPP, Gerindra lumayan keras dengan menyebut pejabat gubernur BI, kksk… PKS, HANURA Paling keras dengan menyebut nama langsung terbukti. Faisal Akmad menyebut langsung aliran dana kotor di sulsel aliran dana dari century stlh bailout dari century ke bank BTPN senilai 5 milyar ke inisial xx terus inisial xx memecah 2 dan 3 miliar deposito sebulan Terus sumbangan dari bank BTPN ke DEMOKRAT saat pilpres senilai 3 miliar. Pembacaan aliran dana Faisal cukup membuat Heboh meski mendapat giliran terakhir. Semua bobrok telah dibuka kita lihat balas dendam sby dan demokrat kepada parpol dengan score 7-2 (pkb, demokrat) Pemberantasan KKN sudah berjalan baik oleh pansus Century dengan meminta kpk, polisi, kejaksaan menindak lanjuti hasil pansus DPR

Comments