saya rasa banyak kompetisi di bidang telekomunikasi banting harga membuat keuntungan merosot tajam just my view

Pemain TMPI adalah investor, bandar rakus dan tamak just my view

jeratan hutang raksasa oleh induk INKP TKIM di APP posisi hutang masih tanda tanya

mau short diam2 saja nanti dibaca bandar

buyback 720 berarti turun dulu

inget ini saham bercokol di 75 sekarang sudah 2100 Prayogo memang tukang sulap

pemberitaan lama Prayogo punya hutang di lembaga pemerintah ada yg bisa klarifikasi hutang prayogo

perusahaan sampah semua yg saling berkait antara MIRA BRPT beli APEX siluman berkaki seribu

tidak perlu dishort ini saham sampah yg bisa digoreng

Prayogo merintis usahanya dari hutan dan kayu sebelum krisis memang dia terdengar sempoyongan/bangkrut ternyata sekarang dia punya uang siluman berarti saat krisis dia sengaja membangkruti dirinya agar terlepas dari jeratan hutang Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 11/II/25-31 Maret 99 —————————— MEMUTIHKAN UTANG PARA KRONI (PERISTIWA): Bank Dagang Negara (BDN) akan memutihkan (write off) utang-utang konglomerat. Kendati tetap ditagih, tindakan BDN ini merugikan negara. Tetapi yang jelas para kroni Cendana akan terbebas dari pembayaran utang mereka. Mungkin Bank Dagang Negara (BDN) sudah putus asa, karena neraca bank itu tak kunjung membaik. Tentu saja, karena kredit para nasabahnya, terutama para konglomerat yang dulu di zaman Soeharto gampang sekali memperoleh pinjaman, membuat neraca BDN buruk selama bertahun-tahun. Buntutnya bank itu harus ikut program penyelamatan, yakni merger bersama tiga bank pemerintah yang mengamali nasib sama, menjadi Bank Mandiri. Baru-baru ini, rapat koordinasi direksi BDN tanggal 24 Februari 1999, memutuskan akan melakukan write off (menghapus dari neraca) kredit macet sebesar Rp21,054 triliun. Jumlah itu adalah cadangan anggaran yang disediakan BDN untuk penghapusan itu. Write off kredit macet sebanyak itu setidaknya sama dengan 46 persen total penyaluran kredit selama 1998, yakni Rp45,224 triliun. Write off ini seharusnya diumumkan 26 Februari lalu, sebelum pemerintah mengumumkan program rekapitalisasi perbankan. Namun entah karena apa pengumuman itu ditunda. Program penghapusan pembukuan itu meliputi 1.450 rekening debitur dari 243 nasabah. Reking yang macet itu menurut sumber di BDN menyangkut sejumlah nama pejabat dan puluhan konglomerat (lihat daftar). Pihak BDN sendiri membantah bahwa bank itu akan memutihkan kredit macet senilai Rp21 triliun. Sumber di BDN mengatakan, kredit macet tidak diputihkan melainkan akan diserahkan kepada Asset Management Unit (AMU), untuk diurus pelunasannya. Namun, sumber lain menambahkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah melakukan pencetakan data-data debitur BDN dan menemukan puluhan triliun macet di BDN. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 1998 BDN sendiri merugi Rp30,18 triliun. Rinciannya: Rp7,2 triliun karena negative spread (kerugian karena pendapatan dari kerdit yang disalurkan lebih kecil ketimbang pegeluaran untuk bunga pinjaman) dan Rp22,98 triliun. Itu belum ditambah dana yang dikeluarkan untuk write off tadi sebesar Rp21,05 triliun. Jadi total kerugian BDN mencapai Rp51,28 triliun. Nah, berdasarkan laporan keuangan Desember 1998, BDN mengalami modal minus sebesar Rp28,49 triliun. Dengan beitu, maka capity adequacy ratio bank itu jauh berada di bawah nol persen. —————————————————————- Daftar Sebagian Kredit Kroni Orde Baru di BDN yang Diputihkan —————————————————————- Aburizal Bakrie (Catur Swasakti) Rp 1,1 triliun Aburizal Bakrie (Bakrie Brothers) Rp 105,8 milyar Aburizal Bakrie (Catur Swasakti) Rp 21,4 milyar Ahmad Kalla (Bukaka) Rp 67,2 milyar Bambang Trihatmodjo (Apao Centertex Corp) Rp 598,6 milyar Bambang Trihatmodjo (Bimantara Citra) Rp 10 milyar Bambang Trihatmodjo (Plaza Indonesia Reality) Rp 160,5 milyar Bob Hasan (Astra International) Rp 64,8 milyar Bob Hasan (Astra International) Rp 99,3 milyar Bob Hasan (Astra International) Rp 694 milyar Eka Tjipta Wijaya Rp 69,8 milyar Hashim Jojohadikusumo Rp 500 milyar Hutomo Mandala Putra (Timor Putra Nasional) US$ 300 juta Hutomo Mandala Putra (PT Sempati Air) Rp 1,5 triliun Prayogo Pangestu (Arooban) Rp 2,5 triliun Prayogo Pangestu (Barito Pasific Timber) Rp 102,3 milyar Soedono Salim (Indofood Sukses Makmur) Rp 37,9 milyar Soedono Salim (Indofood Sukses Makmur) Rp 10,7 milyar —————————————————————- Rencana write off BDN ini tentu membuat girang para pengutangnya yang sebagian besar para konglomerat seperti Aburizal Bakrie, Bob Hasan, Prayogo Pangestu, Liem Sioe Liong dan anak-anak Soeharto seperti Bambang Trihatmodjo dan Tommy Soeharto. Para pengutang itu, setidaknya bisa bernafas lega, karena penagihan terhadap mereka bisa tertnda. Dengan ditangani AMU, utang-utang itu memang bisa diulur kembali dan tak tertangani dengan baik. AMU sendiri, lembaga yang baru dibentuk untuk mengelola aset perbankan yang bermasalah, selama ini belum teruji kekuatannya. Jadi, kredit-kredit macet yang di-write off itu jangan harap bisa kembali dengan utuh. Seharusnya, dengan pinjaman yang beragunan, BDN sudah bisa menyita aset para pengutang karena tak bisa membayar pinjamannya. Menurut aturan, para peminjam dana dari perbankan harus menyerahkan agunan agar bisa menerima kredit. Namun dalam praktek, dengan memo dari pejabat-pejabat tinggi di zaman Soeharto, dana miliaran hingga triliunan bisa mengucur begitu saja tanpa jaminan. Sejumlah pengamat mengkhawatirkan, write off serupa akan dilakukan di tiga bank pemerintah lainnya yang akan bergabung jadi Bank Mandiri, yakni Bank Exim, Bank Bumi Daya dan Bapindo. Di tiga bank itu juga terdapat triliunan kredit macet milik para konglomerat kroni Orde Baru yang juga kreditnya macet di BDN. Kalau write off juga dilakukan di bank-bank itu, mungkin nanti menyusul di BRI dan BNI, yang para pengutang besarnya juga orang-orang itu juga, maka negara akan dirugikan dalam jumlah yang besar. Jumlah write off yang dilakukan BDN saja sudah dua kali lebih besar dari program bantuan Jaring Pengaman Sosial yang dilancarkan pemerintah. Dana itu juga dua kali lebih besar dibanding subsidi yang diberikan pemerintah untuk listrik. Jumlah itu juga berlipat-lipat lebih besar dari anggaran tahunan yang diberikan untuk Riau yang hanya sebesar Rp600 miliar kendati propinsi itu menyetor Rp50 triliun setahunnya dari minyak bumi. Apakah ini adil? Tentu tidak. Utang harus dibayar. Para konglomerat itu tak boleh diputihkan utangnya. Pemerintah harus menyita semua aset mereka, kalau perlu hanya disisakan celana kolornya saja. (*)

PEMERINTAH ORBA DAN GOLKARLAH YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS KRISIS YANG MENIMPA INDONESIA\r\n\r\nOleh A.Burhan *)\r\n\r\n \r\n\r\n Akhir-akhir ini partai Golkar aktif memutarbalikan kenyataan dengan mengatakan bahwa “rakyat merindukan keamanan dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan orde baru”, sambil menyalahkan pemerintahan Megawati yang tidak mampu mengatasi krisis dan KKN di Indonesia. Memang sebagian rakyat kita yang tidak memahami penyebab krisis di Indonesia bisa tertipu oleh pemutarbalikkan fakta yang dilakukan oleh partai Golkar ini. Maka sudah sewajarnya kita memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap krisis multidimensi yang menimpa Indonesia saat ini. \r\n\r\nSiapakah yang menjadi biangkeladi krisis yang menerpa Indonesia ? \r\n Ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa imperialisme atau lebih tepat dikatakan “kapital finasial global”, mengingat mereka itulah yang telah memainkan “jebakan hutang” pada kebanyakan negara berkembang untuk dapat menguras kekayaan negara berkembang tersebut, tak terkecuali Indonesia. Hal ini dapat kita telusuri dari awal berdirinya Orde Baru hingga krisis 1997 lalu. Hutang luarnegeri, baik hutang luarnegeri Pemerintah, apalagi hutang luarnegeri konglomerat meningkat tajam dari tahun ketahun. Peningkatan jumlah hutang ini tidak bisa tidak berakibat peningkatan cicilan dan bunga hutang setiap tahunnya, sampai pada suatu titik dimana cadangan devisa yang diperoleh dari ekspor, penanaman modal langsung maupun portofolio serta pinjaman itu sendiri, tidak mampu lagi mendukungnya. Pada titik ini, bahaya krisis sudah tampak, bagaikan awan tebal dilangit yang menandakan hujan akan turun. Begitu dirangsang oleh spekulasi valas yang dimainkan oleh agen-agen kapital finasial global ini, maka ambruklah kepercayaan terhadap mata uang rupiah, dan mulailah krisis moneter, yang akhirnya berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis politik secara menyeluruh. \r\n\r\n Setelah krisis terjadi, kapital finasial global yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan konglomerat tentu tidak mau rugi. Mereka menitipkan pesan kepada agen-agen finasial global yang berada dalam kekuasaan dan pengaruh mereka seperti IMF dan World Bank untuk “menyelamatkan pemerintah dan konglomerat Indonesia agar piutang mereka tertagih kembali”. Dari kejadian setelah krisis, kelihatan sekali bagaimana IMF mengarahkan agar kapital finasial global ini mendapat dua keuntungan: Pertama, piutang mereka tertagih kembali; dan kedua, mereka dapat memborong aset-aset milik konglomerat dan milik seluruh rakyat Indonesia (dalam hal ini BUMN) dengan harga murah. Takut bahwa piutang kaum kapital fiansial global ini kepada konglomerat Indonesia tidak bisa ditagih, maka melalui berbagai cara dan atas kerjasama antara kapital fiansial global dengan konglomerat Indonesia, oleh IMF diusahakan mengakali pemerintah Indonesia (tentu saja dengan seperangkat teori ekonomi absurd dan ancaman penghentian pemberian hutang) agar hutang-hutang konglomerat ini bisa disulap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Caranya? Mari kita lihat beberapa contoh di bawah ini. \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nKasus Chandra Asri Petrochemical\r\n\r\n \r\n\r\n Marilah kita simak kasus PT Chandra Asri Petro Chemical (PT CAPC) milik beberapa konglomerat Indonesia diantaranya Prayogo Pangestu. Dibawah arahan IMF, diusahakan agar hutang PT CAPC kepada pemerintah dikonversikan menjadi saham pemerintah Indonesia di PT PAPC. Kita tidak bias mengetahui secara persis, apakah proses ini berjalan hanya karena pejabat Indonesia yang berwewenang di BPPN terkelabui, atau memang ada money politic agar cara ini dapat diterima pemerintah Indonesia. Setelah dihitung-hitung, maka akhirnya Indonesia menerima usulan IMF dan konglomerat ini dan dengan demikian pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham terbesar di Chandra Asri. Dengan alasan bahwa manajemen lama lebih mengerti menjalankan usaha PT CAPC, maka walaupun pemerintah Indonesia telah menjadi pemegang saham terbesar, tetapi PT CAPC tetap dijalankan oleh manajemen lama, sehingga konglomerat Prayogo tetap bisa menggerogoti aset PT CAPC. Tak lama kemudian, datang tuntutan dari pihak kreditor asing (dalam hal ini Marubeni Corp. Jeapng) menagih hutang PT CAPC sebesar US $ 100 juta kepada pemerintah Indonesia. Mengapa kepada pemerintah Indonesia? Karena pemerintah Indonesia yang telah menjadi pemegang saham terbesar dan harus bertanggungjawab membayar hutang-hutang PT CAPC kepada kreditor asing maupun dalam negeri. Maka, pemerintah Indonesia yang seharusnya menagih hutangnya kepada PT CAPC, setelah mendapat kertas saham yang untuk membuatnya cukup dengan membayar ongkos cetak saja, terpaksa ikut bertanggung jawab membayar semua tagihan hutang PT CPAC kepada kreditor asing dan domestik. Begitulah salah satu praktek pembangkrutan Negara Republik Indonesia yang terjadi atas kerjasama tiga serangkai kapital finansial global, konglomerat Indonesia dan para pejabat pemerintah Indonesia yang semuanya adalah orang-orang Golkar. \r\n\r\n\r\n\r\n KEADAAN Indonesia sekarang ini ibarat “pesta pora Orde Baru dan kroni-kroninya telah usai, sekarang masanya rakyat dan penguasa baru membersihkan ruang pesta, mencuci piring, menyapu lantai, melap meja dan yang sangat berat adalah membayar rekening pesta pora Orba dan kroni-kroninya tersebut”. Dalam pekerjaan membersihkan dan usaha membayar rekening pesta pora itu, peserta pesta-pora yang semuanya adalah orang-orang Golkar itu dengan bertolak pinggang malah melontarkan makian kepada pemerintah reformasi: “kau mencuci piring tidak bersih, banyak kotorannya yang masih melekat, menyapu lantai kurang bersih”, “dasar kere, sisa makananpun kau lahap”. Kita tentu tidak boleh menutup mata atas kenyataan bahwa dalam usaha membersihkan kotoran pesta pora orba dan kroni-kroninya ini, ada sementara orang yang memungut sisa makanan yang ada untuk dirinya sendiri. Tetapi adalah tidak sepantasnya, bila masyarakat dan penguasa baru yang berusaha membersihkan kotoran pesta pora dan mencari jalan mengangsur rekening Orba dan kroni-kroninya ini yang dijadikan sasaran reformasi. Apalagi kita melihat kenyataan bahwa, pemerintah sekarang ini ditekan oleh konco-konco internasional orba dan konglomerat agar mengalokasikan sebagian besar dana publik untuk membantu konco-konco dalam negerinya dan menghapuskan subsidi kepada rakyat miskin yang hampir mati kelaparan.\r\n\r\n Sudah seharusnya kita yang berjuang, bersimpati, dan ingin melihat agar Indonesia bisa keluar dari krisis multidimensi ini mengenal dengan sungguh-sungguh siapa/kelompok/golongan/partai politik mana yang telah menjerumuskan Indonesia hingga bangkrut seperti sekarang ini.\r\n\r\n \r\n\r\n Dalam melihat krisis di Indonesia, kita perlu dengan jelas membedakan 2 hal: \r\n\r\n1. Pemerintahan Orde Baru yang juga berarti pemerintahan Golkar adalah pemerintah dan golongan yang bertanggungjawab terhadap terjadinya krisis multi dimensi di Indonesia; \r\n\r\n2. Pemerintahan sesudahnya di era reformasi adalah pemerintahan yang terpaksa dan dipaksa oleh keadaan untuk mengatasi dengan sekuat tenaga krisis multidimensi ini bila menghendaki agar Republik Indonesia tetap exist. \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n Kebenaran tersebut perlu kita sebarluaskan agar masyarakat kita memahami keadaan yang sesungguhnya, sehingga usaha pengecut untuk “cucitangan” dari tanggungjawab yang dilakukan Golkar tidak sampai berhasil mengelabui masyarakat Indonesia sekali lagi. \r\n\r\nAmsterdam, 19 September 2002.\r\n *) Penulis adalah Koordinator PDI Perjuangan Wilayah Negeri Belanda

http://www.majalahkonstan.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=55