BLOK MAHAKAM, di Sandera "SENGKUNI"??

Dahlan: Saya Harap Sangat Keras Pertamina Ambil Blok Mahakam Menteri BUMN Dahlan Iskan sangat berharap PT Pertamina (Persero) bisa mengambil alih Blok Minyak dan Gas (Migas) Mahakam di Kalimantan Timur. Hingga kini Blok Mahakam dikelola oleh perusahaan asing Total E&P Indonesie yang bermitra dengan INPEX dengan masa konsesi hingga 2017. "Saya berharap sangat keras ke Pertamina yang ambil," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (16/5/2014). Sampai saat ini, pemerintah khususnya Kementerian ESDM belum merespons permintaan Pertamina soal pengambilalihan Blok Mahakam. Dahlan bisa memahami karena periode pemerintahan 2009-2014 akan berakhir, sehingga pemerintah tidak mengambil kebijakan strategis yang memiliki dampak sensitif. Ia memperkirakan pengelolaan Blok Mahakam harus tetap diputuskan pada awal periode pemerintah yang baru agar ada persiapan bagi Pertamina untuk menjadi pengelola Blok Mahakam. "Pemerintah sekarang tahu diri. Perkara ini terlalu besar diputuskan sekarang. Waktu masih ada. Itu habis di 2017. Pemerintah akan datang yakni Oktober sudah dilantik. Kalau 100 hari pertama, atau awal 2015, pemerintah baru sudah harus putuskan Blok Mahakam mau diperpanjang atau diserahkan ke Pertamina," katanya. Dahlan mengatakan Pertamina setidaknya telah menyodorkan surat resmi yang menyatakan kesanggupan untuk mengelola dan mengambil Blok Mahakam, andaikan pemerintahan baru tidak memberi restu. "Yang jelas Pertamina sudah kirim surat. Pertamina merasa mampu, pendanaan maupun teknologi, SDM, maupun pengelolaan karena ke depan nggak ada lagi yang bisa beralasan. Blok Mahakam tidak jatuh ke Pertamina karena nggak mampu. Itu yang penting," sebutnya Jika Blok Mamahakan berada di tangan Pertamina, ia optimistis produksi migas Indonesia akan naik signifikan karena potensi dan kandungan gas yang tinggi di Blok Mahakam. "Peningkatan lifting minyak gas signifikan. Pertamina tetap jadi perusahaan tetap di kelas dunia. Kita ingin Pertamina harus jaya," terangnya. Sebelumnya Pertamina ingin menguasai blok yang sudah dikelola 47 tahun atau hampir setengah abad tersebut, namun tak mulus karena belum mendapat lampu hijau dari Kementerian ESDM. Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husein mengatakan Pertamina tidak ingin blok tersebut kembali diperpanjang pengelolaanya oleh perusahaan asing yang selama ini sudah mengelola blok tersebut selama hampir 50 tahun. "Blok ini kan sudah diperpanjang, masak blok yang dipegang 50 tahun nggak dikembalikan juga, saya minta bekasnya doang kok susah banget," tegasnya. Blok Mahakam diperkirakan masih memiliki cadangan gas bumi terbukti sebanyak 2 triliun kaki kubik (TCF) setelah kontrak berakhir pada 2017. PT Pertamina (Persero) telah mengirim surat ke Menteri ESDM Jero Wacik. Isinya meminta agar blok migas tersebut dikelola oleh Pertamina.
Multi Quote Quote
Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husein mengatakan Pertamina tidak ingin blok tersebut kembali diperpanjang pengelolaanya oleh perusahaan asing yang selama ini sudah mengelola blok tersebut selama hampir 50 tahun. "Blok ini kan sudah diperpanjang, masak blok yang dipegang 50 tahun nggak dikembalikan juga, saya minta bekasnya doang kok susah banget," tegasnya.
Multi Quote Quote
Kasak kusuk didalam kementerian ESDM masih saja ada usaha untuk melibatkan Total E&P dari PERANCIS yang sudah 50 Tahun menguasai Blok MAHAKAM agar tidak sepenuhnya dikembalikan untuk dikelola bangsa Indonesia sendiri melalui tangan PERTAMINA.. Menjelang masa berakhirnya jabatan menteri ESDM saat ini maka ada kemungkinan ''serangan kilat" saat terakhir keinginan Pertamina untuk mengambil alih Blok Mahakam ini ditelikung oleh oknum2 penjual bangsa di dalam kementrerian ESDM.
Multi Quote Quote
Komisaris Susilo Siswoutomo. Ini merupakan buntut atas pernyataan Susilo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM itu yang belum berniat memberikan pengelolaan Blok Mahakam ke perusahaan pelat merah tersebut. "Bukan tidak berpihak kepada negara, Pertamina itu bukan negara walaupun dia 100% milik negara. Blok Mahakam habis kontraknya itu jadi milik negara, tapi belum tentu dikasih ke Pertamina. Pertamina boleh saja mengajukan ingin mengelola, tapi tidak otomatis, bisa saja kita (pemerintah) tenderkan kembali," kata Susilo saat ditemui di The 38th Indonesia Petroleum Association (IPA) di JCC, Kamis (22/5/2014).
Multi Quote Quote
Kantor Wamen ESDM di Pertamina akan Disegel Mulai Senin http://images.detik.com/content/2014/05/24/1034/114615_stikersegel.jpg Serikat Pekerja PT Pertamina (Persero) akan mensegel kantor Komisaris Susilo Siswoutomo. Ini merupakan buntut atas pernyataan Susilo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM itu yang belum berniat memberikan pengelolaan Blok Mahakam ke perusahaan pelat merah tersebut. "Kami sudah berkomunikasi dengan para Pekerja Pertamina, initinya Senin besok kami serikat pekerja se-indonesia akan datang ke kantor Pertamina untuk mensegel kantor Wamen ESDM di Pertamina," kata Faisal Yusra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia, kepada detikFinance, Sabtu (24/5/2014). "Wamen ESDM punya kantor di Pertamina, karena merupakan salah satu Komisaris Pertamina, karena komentarnya di media tidak mendukung kemajuan Pertaminan kemajuan perusahaan migas nasional buat apa makan gaji buta dari Pertamina, kita segel besok (Senin) kantornya," tambahnya. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Wamen ESDM melalui SMS. Namun, kata Faisal, Susilo membantah pernyataan tersebut dan menyalahkan media karena mengubah ucapannya dalam berita. "Dia (Susilo) memastikan akan dukung Pertamina 150%. Tapi kami tidak percaya, karena ucapan Wamen ESDM tidak kali ini saja, ucapannya konsisten sejak jadi Wamen ESDM, jika Pertamina belum tentu kelola sepenuhnya Blok Mahakam," ujar Faisal. "Apalagi Direksi Pertamina sudah kirim surat berkali-kali ke pemerintah untuk memastikan bahwa kita mampu, kita bisa dan kita mau mengelola sendiri Blok Mahakam," tutupnya. Seperti diketahui, pengelolaan ladang minyak dan gas bumi di Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang dikelola perusahaan asal Prancis yakni Total E&P Indonesie hampir 50 tahun beroperasi. Namun pemerintah belum tentu memberikan blok yang akan habis pada 2017 tersebut ke tangan Pertamina.
Multi Quote Quote
Ribut-ribut PETRAL dan prinsip CLEAN &CLEAR\r\n\r\nKadang timbul, kadang tenggelam, kadang timbul tenggelam. Begitulah isu korupsi di Pertamina. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun.\r\n\r\nPetral adalah anak perusahaan yang 100 persen dimiliki Pertamina. Tugasnya melakukan trading. Jual-beli minyak. Lebih tepatnya membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina.\r\n\r\nSemua aktivitas itu dilakukan di Singapura. Petral memang didesain untuk didirikan di Singapura.\r\n\r\nSebagai perusahaan Singapura Petral tunduk pada hukum Singapura.\r\n\r\nIsu pertama: mengapa dibentuk anak perusahaan? Kedua: mengapa di Singapura?\r\n\r\nDulu, segala macam pembelian dilakukan induk perusahaan Pertamina di Jakarta. Apakah ketika itu tidak ada isu korupsi? Sama saja. Isunya juga luar biasa.\r\n\r\nTapi mengapa dipindah ke Singapura? Dan dilakukan anak perusahaan?\r\n\r\nAlasan pembenarnya adalah supaya segala macam pembelian dilakukan oleh perusahaan trading. Direksi Pertamina jangan diganggu oleh pekerjaan trading.\r\n\r\nAlasan tidak formalnya, kalau transaksi itu dilakukan di Singapura dan tunduk pada hukum Singapura, maka intervensi dari mana saja bisa berkurang.\r\n\r\nBagi orang korporasi seperti saya, sangat gampang menerima logika mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura. Tapi bagi publik bisa saja dianggap mencurigakan.\r\n\r\nBagi publik, munculnya pertanyaan mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura itu saja sudah mengandung kecurigaan.\r\n\r\nPertamina memang bisa membuktikan praktik di Petral sudah sangat clean dengan tender internasional yang fair. Tim-tim pemeriksa yang dikirim ke sana pun tidak menemui penyimpangan.\r\n\r\nKalau begitu apa yang masih diperlukan? Di sini kelihatannya bukan hanya clean yang perlu dipertunjukkan, tapi juga clear.\r\n\r\nPerusahaan BUMN memang tidak cukup dengan clean, tapi juga harus C & C. Harus clean and clear.\r\n\r\nClean berurusan dengan GCG, hukum, dan penjara. Clear berhubungan dengan public trust alias kepercayaan publik.\r\n\r\nPerusahaan yang tidak clear tidaklah melanggar hukum. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Tapi perusahaan yang tidak clear tidak akan dipercaya publik.\r\n\r\nKarena BUMN adalah perusahaan milik publik, maka praktik C & C menjadi sangat penting.\r\n\r\nDi manakah letak belum clear-nya praktik trading Petral di Singapura?\r\n\r\nBegini, Pertamina adalah perusahaan yang sangat besar, bahkan terbesar di Indonesia.\r\n\r\nSebagai perusahaan terbesar, posisi tawar Pertamina tidak akan ada bandingannya. Boleh dikata, dalam bisnis, Pertamina berhak mendikte: mendikte apa saja, termasuk mendikte pemasok dan bahkan mendikte pembayaran.\r\n\r\nInilah yang belum clear.\r\n\r\nSebagai perusahaan terbesar mengapa Pertamina belum bisa mendikte. Mengapa masih berhubungan dengan begitu banyak trader.\r\n\r\nMengapa tidak sepenuhnya melakukan pembelian langsung dari pemilik asal barang: membeli BBM langsung dari perusahaan kilang dan membeli crude (minyak mentah) langsung dari perusahaan penambang minyak.\r\n\r\nDalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri, termasuk saya.\r\n\r\nArahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden atau dari Cikeas atau dari Istana, abaikan saja.\r\n\r\nBisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY.\r\n\r\nSebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, saya pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan mendapat backing dari Menteri BUMN!\r\n\r\nPresiden SBY juga menegaskan itu sekali lagi minggu lalu.\r\n\r\nDalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan.\r\n\r\nKaren melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi.\r\n\r\nTentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Bisa kacau-balau.\r\n\r\nMemang kelihatannya banyak motif yang berada di belakang isu Petral ini, setidaknya ada tiga motif, yaitu:\r\n\r\n Ada yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menginginkan Pertamina benar-benar C&C dan menjadi kebanggaan nasional.\r\n Dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi ‘ngobyek’ dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral.\r\n Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan, jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru.\r\n\r\nTentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik!\r\n\r\nAda politik anti pemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan karena politik adalah satu keniscayaan.\r\n\r\nMisalnya ketika ada yang menyeru: bubarkan Petral sekarang juga! Saya pikir yang dimaksud sekarang itu ya pasti ada tahapannya.\r\n\r\nTernyata tidak. Ternyata benar-benar ada yang menginginkan Petral bubar saat ini juga.\r\n\r\nMereka tidak berpikir panjang kalau Petral bubar sekarang, siapa yang akan menggantikan fungsi Petral. Siapa yang akan mendatangkan bensin untuk keperluan bulan depan dan beberapa bulan berikutnya.\r\n\r\nMungkin memang ada maksud terselubung: bubarkan Petral sekarang juga, biar terjadi kelangkaan BBM dan terjadilah gejolak sosial.\r\n\r\nIni mirip-mirip dengan logika, jangan naikkan harga BBM dan pemakaiannya juga jangan melebihi 40 juta kiloliter setahun! Logika Joko Sembung yang tidak nyambung.\r\n\r\nTentu saya tidak akan terpancing pemikiran pendek seperti itu.\r\n\r\nYang harus dilakukan Pertamina adalah langkah yang lebih mendasar. Sebagai perusahaan raksasa, Pertamina, seperti ditegaskan Presiden SBY setegas-tegasnya, tidak boleh lagi membeli minyak dari perantara.\r\n\r\nLangkah seperti itu sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Pertamina, tapi belum semua. Jadinya tenggelam oleh pembelian yang masih dilakukan lewat Petral.\r\n\r\nApakah kelak setelah Pertamina tidak lagi membeli minyak dari perantara otomatis tidak akan ada yang dipersoalkan? Tidak dijamin!\r\n\r\nAkan terus ada yang mempersoalkan, misalnya:\r\n\r\n Mengapa membeli langsung kalau pedagang bisa memberikan harga lebih murah? (Dalam dunia bisnis, tidak dijamin pemilik barang menjual lebih murah dari pedagang. Bisa saja pedagang kuat membeli barang dalam jumlah besar dengan diskon yang tinggi. Lalu menjual kepada konsumen dengan harga lebih murah).\r\n Pertamina (atau siapa pun) dapat komisi dari pemilik barang.\r\n Mengapa membeli langsung kepada pemilik barang? Mengapa tidak pakai tender terbuka saja?\r\n\r\nDan banyak lagi yang masih akan dipersoalkan karena pada dasarnya memang banyak orang yang hobi mempersoalkan apa saja.\r\n\r\nTapi ribut-ribut seperti itu tidak akan lama. Syaratnya manajemen Pertamina konsisten menjaga integritas.\r\n\r\nTidak mudah memang. Memerlukan waktu yang panjang untuk membuktikan konsistensi itu.\r\n\r\nTapi dalam menjaga integritas itu Pertamina tidak akan sendirian. Perkebunan sawit BUMN juga harus melakukan hal yang sama, misalnya dalam pembelian pupuk.\r\n\r\nSebagai perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia, tentu aneh kalau PTPN masih membeli pupuk dari perantara. Perkebunan gula idem ditto.\r\n\r\nPLN juga harus membeli batubara langsung dari pemilik tambang. Dan ini sudah dilakukan sejak dua tahun lalu: semua pemasok adalah pemilik tambang. Tidak ada lagi perantara batubara di PLN dalam dua tahun terakhir.\r\n\r\nAwalnya memang ribut-ribut terus, tapi sekarang sudah kempes.\r\n\r\nInilah prinsip yang harus dipegang: Dengan clean kita memang tidak akan masuk penjara secara fisik, tapi dengan clear kita tidak akan masuk penjara secara rohani.\r\n\r\nHukum cukup menghendaki clean. Publik menghendaki clean and clear. (*)\r\n\r\nDahlan Iskan\r\nMenteri BUMN
Multi Quote Quote
Jero Didesak Putuskan Nasib Blok Mahakam Sebelum era SBY JAKARTA - Saat ini pemerintah masih belum menentukan nasib Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang akan habis kontrak pada tahun 2017 apakah akan diperpanjang atau tidak. Saat ini, blok tersebut masih dioperatori oleh Total E&P Indonesie yang bermitra dengan Inpex Corporation. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyatakan, hingga saat ini belum ada keputusan apakah Blok Mahakam diperpanjang atau diambil alih oleh pemerintah dan diserahkan ke Pertamina. "Mahakam 2017 akan habis. Saya sedang berfikir kalau 2017 masih bisa pemerintahan baru. Jadi sekarang belum ada keputusan," ucap Jero di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/6/2014). Kendati demikian, Jero mengaku me dapat tekanan untuk memutuskan nasib Blok Mahakam tersebut sebelum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir. "Memang ada desakan untuk saya putuskan sekarang Saya masih berpikir, apa bijak, apa etis kalau memutuskan sekarang, ini tahun politik. Nanti dipikirnya diputuskan sekarang ada apa-apanya, saya enggak mau begitu," tegas dia. Menurut Jero, keputusan Blok Mahakam tidak harus di nasionalisasi. Saat ini ada beberapa masukan antara nasionalisasi dan nasionalisme. Menurut Jero, nasionalisasi berbeda dengan nasionalisme karena nasionalisme adalah pemikiran untuk memberikan keuntungan pada negara. "Niat saya jadi perusahaan nasional tapi kita hitung juga tengan menguntungkan negara. Nasionalisasi dan nasionalisme itu beda," pungkasnya.
Multi Quote Quote
Pertamina Tak Akan Diberi Blok Mahakam? JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak akan langsung memberikan blok-blok minyak dan gas bumi kepada PT Pertamina (Persero) yang akan habis masa kontraknya. Tercatat saat ini berdasarkan laporan Asosiasi Perminyakan Indonesia (API) ada sekira 20 KKKS yang masih menggantung kontraknya. "Enggak, belum tentu dikasih Pertamina. Pertamina boleh mengajukan tapi tidak otomatis. Bisa saja kita tenderkan, kemudian Pertamina oke," ucap Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2014). Menurut Susilo, sebenarnya yang diperebutkan itu bagian kontraktor. PSC yang punya blok tersebut, pemerintah dapat 85 persen lalu kontraktor 15 persen, yang diperebutkan 15 persen itu saja. "Entah yang memperebutkan Pertamina atau yang lain. tetapi kalau 15 masih punya value dari riset yang ada, maka bisa saja mana yang paling menguntungkan bagi negara. Tentunya di atas 85 persen, iya dong harusnya. Yang penting nomer satu itu operasional berjalan. Kedua, punya value, untung. Kedua, pemerintah harus dapat lebih," pungkasnya. Susilo mengungkapkan, keuntungan yang dapat diraih bisa dalam bentuk signature bonus yang besar untuk mendapatkan kontrak tersebut, kontraktor harus membayar sesuai dengan kriteria tadi. Tapi untuk ini Pertamina dapat keberpihakan. "Bentuknya bagaimana ya, setelah dihitung-dihitung yang 15 tadi didiskon 30 persen menurut saya dihitung-dihitung harganya harusnya USD100 juta, misalnya Blok Siak, kalau saya menghitung misalkan bloknya USD100 juta. Siapapun yang mau operate itu harus membayar. Kalau Exxon mau 100 persen ya bayar 100 persen, kalau Pertamina mau ya. Itu bayar ke pemerintah lah, kalau ada 50 persen ya 50 persen, kalau join-join. Ini contoh prinsip dasar saja,"pungkasnya "Kalau Pertamina yang bikin belum pernah operasikan blok tersebut, bagaimana bisa bikin proposal, coba bilang ‘'kami sanggup operasikan’' hanya kata-kata dua lembar," jelasnya. Dirinya menjelaskan, nantinya regulasi ini akan dirampungkan secepat mungkin dan tidak akan terlalu menyiakan waktu. "Tidak mepet, janganlah berkaca pada yang dulu-dulu. Karena kami ada deadline. You pernah di pemerintah emangnya. Hal-hal seperti itu, kalau kita sudah bikin peraturan harapannya lebih bisa," pungkasnya.
Multi Quote Quote
Dahlan Dorong Pemerintah Agar Pertamina Cepat Operasikan Blok Mahakam JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum menyerahkan pengoperasian Blok Mahakam kepada PT Pertamina. Hal ini lantaran, pemerintah tengah menggodok regulasi perpanjangan kontrak blok migas yang akan habis kontrak. Tercatat ada sekira 20 KKKS yang akan habis dalam waktu lima tahun ke depan. Padahal, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mengatakan, Pertamina telah mengajukan surat, dan menyatakan bahwa Pertamina mampu mengelola blok tersebut dari segi manajemen dan pendanaan. "Jadi enggak ada lagi orang yang beralasan, bahwa itu harus diperpanjang karena Indonesia tidak siap. Pertamina enggak siap," kata Dahlan di Jakarta, Jumat (23/5/2014). Dahlan menjelaskan, meski belum mendapatkan penunjukan langsung dari pemerintah untuk mengoperasikan Blok Mahakam. Pasalnya, pemerintahan Indonesia dalam waktu dekat ini akan mengalami perubahan. "Jangan sampai pemerintah lama memutuskan kemudian jadi beban pemerintah baru. Kecuali enggak sempat, ini kan sempat dong, kan habisnya 2017," tambahnya. Dirinya berharap, jikalau keputusan tersebut berada pada pemerintahan tahun, diharapkan dapat diputuskan pada akhir tahun 2014. "Karena kalau tidak nanti mengganggu pemilik baru blok itu. Kalau nanti enggak segera diputuskan, terus waktunya mepet, baru pertamina ditunjuk. Nanti tiba-tiba tahun 2017 produksinya merosot, karena belum sempat diapa-apakan," tukas dia.
Multi Quote Quote
Selamat pagi kakak sekalian, saya mahasiswi yang tengah menempuh skripsi.
Mohon bantuan kakak-kakak untuk mengisi dan menyebarkan kuesioner yang meneliti tentang perilaku investor berikut ya.

https://docs.google.com/forms/d/1YBXm0d_LANtr_4Xs0rRVCCZlwrInuhYb9TqxlKq81nw/viewform

Segala bantuan akan sangat saya apresiasi. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya sebentar. smilesmilesmilesmile
Multi Quote Quote
Sign up or Sign in to create a reply.

Recent Updates


Loading...