Ketangguhan saham perkebunan diuji Koreksi harga CPO tidak ancam kinerja perusahaan besar Krisis finansial telah memangkas harga minyak sawit mentah (CPO) separuh lebih dari posisi tertinggi. Namun, saham perkebunan di Indonesia masih kuat menahan koreksi bursa, dengan menguat 15% sepanjang tahun. Padahal, pada kurun waktu yang sama, indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi 4,1% akibat sentimen negatif perlambatan ekonomi dunia. Kuatnya indeks perkebunan itu tidak lepas dari kinerja saham emiten CPO yang menyumbang 80% bobot indeks sektoral. Saham-saham CPO menguat mengikuti kenaikan harga CPO di pasar Malaysia sepanjang tahun ini sebesar 12,5%. Kemarin, harga kontrak CPO ditutup di level 1.905 ringgit per metrik ton, naik dari harga akhir tahun sebesar 1.694 ringgit. Meski naik sepanjang 2009, posisi itu masih ‘'defisit’' 55% dibandingkan dengan rekor harga tertinggi pada Maret 2008 sebesar 4.200 ringgit. Di dalam laporan berjudul Asian Palm Oil Producers - Outlook 2009, perusahaan pemeringkat Fitch Ratings menilai produsen CPO skala besar lebih mampu menjaga profil finansialnya di tengah penurunan tajam harga CPO di pasar. Sebaliknya, produsen CPO yang tidak memiliki profil umur tanaman yang kuat dan biaya produksi rendah, akan menjalani 2009 sebagai tahun yang penuh tantangan. "Dalam menilai kualitas kredit para pemain di industri yang bersiklus ini, Fitch lebih memperhatikan profil umur tanaman dan biaya produksi ketimbang harga CPO," papar Direktur Tim Korporat Fitch Buddhika Piyasena dalam laporan yang dirilis Januari tersebut. Berdasarkan penilaian tersebut, lanjutnya, para pemain lama bisnis CPO seperti IOI Corporation Berhad dan PT Ciliandra Perkasa meraih skor tinggi. Masing-masing meraih peringkat kredit BBB+ dengan prospek stabil dan BB- berprospek stabil. Di tengah gelontoran investasi dan pembagian dividen pemegang saham pada 2 tahun terakhir, kedua perusahaan tersebut tercatat masih menjaga neraca keuangan yang kuat. Perusahaan yang memiliki cadangan kas kuat bahkan berpotensi menggunakan situasi krisis sebagai kesempatan akuisisi, karena harga aset perkebunan terpuruk dalam mengikuti harga CPO. Namun, Buddhika menggarisbawahi pentingnya faktor efisiensi mengingat beban produksi CPO telah meningkat signifikan sejak 2006 mengikuti kenaikan harga pupuk. "Bagi perusahaan perkebunan yang efisien, biaya produksi akan berkisar 1.100 hingga 1.200 ringgit per metrik ton. Namun beban ini akan lebih tinggi bagi pemain kecil, terutama yang memiliki profil umur tanaman lebih rendah." Saham murah Dalam laporan terpisah, analis PT Credit Suisse Securities Indonesia Teddy Oetomo merekomendasikan saham perkebunan yang harganya masih tertinggal jauh dibandingkan dengan saham sektor sejenis. Setelah membandingkan harga saham emiten perkebunan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, Teddy memilih mengalihkan pilihannya ke saham emiten Indonesia yang tercatat di Singapura yakni Indofood Agri Resources (IFAR). "IFAR diperdagangkan pada posisi diskon dibandingkan dengan pesaingnya. Saham IFAR saat ini ditransaksikan dengan PER terendah 2009 di antara perusahaan CPO sejenis yang kami teliti," tuturnya dalam laporan riset pada Januari lalu. Sebagai pendatang baru, saham IFAR baru tumbuh 5% dalam 2 bulan terakhir, kalah jauh dibandingkan dengan kenaikan saham sektor perkebunan yang diteliti, yakni rata-rata 18,5%.

Industri Tambang RI Menantang Kamis, 26 Februari 2009 - 10:34 wib Widi Agustian - Okezone JAKARTA - Industri pertambangan Indonesia mempunyai tantangan ganda saat ini. Seperti terjadi krisis ekonomi global dan undang-undang pertambangan yang baru disahkan beberapa waktu lalu. "Keadaan ini sekarang diperparah oleh perubahan dalam lingkungan peraturan di Indonesia dengan disahkannya undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara," ujar Technical Advisor PricewaterhouseCoopers (PwC) Sacha Winzenried, saat Launching Mine Indonesia 2008 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2009). Winzenried menambahkan, dengan disahkannya UU pertambangan yang baru ini, masa depan dari proyek-proyek yang telah dijadwadlkan akan dimulai pada beberapa tahun ke depan menjadi diragukan. "Karena sistem kontrak karya sudah tidak ada lagi," imbuhnya. Hal ini ditambah lagi dengan terjadinya kemerosotan ekonomi dunia yang seiring dengan jatuhnya harga komoditas yang memaksa. Bahkan perusahaan pertambangan global yang besar mengkaji ulang rencana investasinya di seluruh dunia. Menurut Winzenried, masih tidak jelas apakah isi UU yang baru tersebut akan memberikan rangsangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan investasi yang jumlahnya semakin kecil tersebut. Pihaknya mencatat 12 masalah dan tantangan penting yang dihadapi dari UU Minerba yang baru ini. "Berdasarkan urutan oleh responden survei," katanya. Antara lain, sejauh mana kontrak karya (KK) dan PKP2B yang ada diberikan pengecualian, kewajiban bagi KK untuk melakukan pengolahan hasil pertambangannya, kewajiban bagi KK/PKP2B untuk menyampaikan rencana kegiatan pertambangannya, serta ketidakjelasn prose pengalihan kuasa pertambangan (KP) menjadi ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Konsumsi Semen Bakal Naik 5% 26/02/2009 10:51:09 WIB JAKARTA, Investor Daily Asosiasi Semen Indonesia (ASI) memperkirakan, konsumsi semen nasional akan bertumbuh 5% tahun ini menjadi sekitar 39,9 juta ton jika stimulus infrastruktur yang diprogramkan pemerintah dapat efektif bergulir. Namun, stimulus infrastruktur sekitar Rp 12,2 triliun itu masih membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar dapat berjalan dengan cepat. Ketua Umum ASI Urip Timuryono menerangkan, kalangan pengusaha semen menyambut baik percepatan program stimulus yang disepakati pemerintah dan DPR, termasuk penambahan dana infrastruktur. Apalagi saat ini kapasitas produksi industri semen nasional masih berlebih sekitar 15%. Namun, Urip menerangkan, kalangan produsen semen di dalam negeri masih mempertanyakan percepatan realisasi stimulus dana infrastruktur terkait dengan kejelasan program di daerah. "Dana stimulus infrastruktur itu kan dari pemerintah pusat, tapi rencana proyeknya ada di pemerintah daerah. Nah koordinasi pusat dan daerah itu masih dikhawatirkan tidak bisa cepat," paparnya di Jakarta, Rabu (25/2). Meski pemerintah pusat dan DPR sepakat mencairkan stimulus dana infrastruktur, lanjut dia, kecepatan perencanaan proyek di daerah masih butuh waktu. Perencanaan di daerah umumnya butuh waktu, jika tidak daerah mulai rancang proyek yang sebenarnya tidak perlu. "Misalnya di Aceh dibangun rumah susun dan pergudangan. Itu kan sebenarnya proyek yang tidak mendesak dilakukan," ucapnya. Selain itu, Urip menilai, dana stimulus infrastruktur yang ditambah menjadi Rp 12,2 triliun masih sangat terbatas dibandingkan seluruh proyek infrastruktur di negeri ini. Seluruh kota di Indonesia membutuhkan proyek infrastruktur antara lain pembangunan jalan raya, pelabuhan laut, pelabuhan udara, irigasi, transmisi, air bersih, pasar, pergudangan, rumah susun sewa, proyek irigasi, dan jalan penunjang sektor pertanian. Proyek infrastruktur tersebut banyak membutuhkan semen dalam jumlah besar. "Kalau hanya dialokasikan Rp 12,2 triliun, itu sangat terbatas. Apalagi untuk mencapai daerah di luar Pulau Jawa," tuturnya. Atas dasar itulah, lanjut dia, dana stimulus infrastruktur dari pemerintah itu perlu dana pendamping dari sektor swasta yang lebih besar. "Dana stimulus infrastruktur pemerintah itu mestinya hanya pancingan, agar swasta bisa membantu. Misalnya dari pemerintah Rp 12 triliun, swasta Rp 38 triliun," paparnya. Namun, menurut dia, dana swasta saat ini masih terkendala ketatnya likuiditas serta suku bunga tinggi. "Ini perlu intervensi pemerintah," tuturnya. Dengan usulan seperti itu, Urip mengharapkan, realisasi dana stimulus infrastruktur menjadi efektif sehingga memberikan dampak berantai guna memperkuat sektor industri dari dampak krisis finansial global. Berdasarkan perkiraan ASI, dengan dana stimulus yang efektif, konsumsi semen nasional akan tumbuh 5% menjadi sekitar 39,9 juta ton dibanding tahun lalu sebanyak 38 juta ton. Padahal, semula ASI memprediksi, pertumbuhan pasar semen nasional akan stagnan pada tahun ini dibanding tahun lalu, menyusul pelemahan daya beli masyarakat lokal akibat dampak krisis global.

Indocement Raih CSR Award INILAH.COM, Citeureup - PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), salah satu perusahaan industri semen terbesar di Indonesia, meraih dua penghargaan sekaligus atas perannya dalam tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Kepala Departemen Humas dan Komunikasi PT Indocement Tunggal Prakarsa Aldo Yuliardy di Citeureup, Rabu (25/2), mengatakan dua penghargaan itu adalah ‘'Penghargaan Emas’' dan ‘'Penghargaan Terbaik 1’' untuk Sektor Industri dan Manufaktur pada Bidang Sosial dan Lingkungan. Indonesian CSR Awards 2008 digelar Departemen Sosial (Depsos) dan Corporate Forum of Community Development (CFCD) dengan pelaksana Latofi Enterprise. Ia menjelaskan, Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) PT Indocement Kuky Permana berhasil meraih Penghargaan Terbaik 1 untuk kategori pimpinan perusahaan tipe perorangan. "Keberhasilan tersebut merupakan komitmen dan keberhasilannya dalam upaya memajukan Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya di Indocement," katanya. ''Penghargaan Emas, kata Aldo, diberikan kepada perusahaan itu pada program yang dinilai berhasil meraih nilai tertinggi, yakni Program Pengolahan Sampah Menjadi Energi. Perusahaan itu, setelah melakukan program CSR dengan penanaman lahan bekas tambang dengan tanaman jarak pagar (Jathropa curcas) dan pemanfaatan sampah rumah tangga untuk dijadikan kompos dan biomassa, pada hari ulang tahun (HUT) ke-33 awal Agustus perusahaan mengembangkan proyek percontohan konversi energi. Peluncuran proyek percontohan berupa pemanfaatan kotoran sapi yang diubah menjadi biogas itu, dilaksanakan di Kampung Cigedong, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, bertepatan dengan HUT perusahaan itu. Direktur SDM Indocement Kuky Permana secara simbolis menyerahkan satu set peralatan yakni reaktor biogas, bak out-put serta kompor biogas kepada Ali Irawan (3, warga setempat, yang mewakili empat rumah tangga yang sebulan terakhir telah memanfaatkan biogas itu. Demonstrasi pemanfaatan biogas sejak dari kandang sapi hingga bisa digunakan untuk memasak itu juga disiarkan melalui video conference, sehingga Direktur Utama (Dirut) Indocement Daniel Lavalle dan karyawan yang berada di pabrik Citeureup bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan Kuky Permana dan warga yang berada di Desa Lulut. Menurut Kuky Permana, program terbaru – meski masih proyek percontohan – berupa konversi energi dari kotoran ternak itu tidak lain adalah untuk pemberdayaan masyarakat, yang semuanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar pabrik, baik yang ada di Citeureup, Palimanan, Cirebon, dan Tarjun, Kota Baru, Kalimantan Selatan (Kalsel). Ia mengatakan umumnya program community development selalu berbentuk membangun sarana jalan, tempat ibadah – yang selama ini juga masih dilakukan perusahaan itu – namun bentuk seperti itu umumnya tidak berkesinambungan, dan suatu saat bisa berhenti. "Kami tidak ingin membuat masyarakat tergantung, dengan hanya meminta, sehingga perlu program pemberdayaan yang berkesinambungan," katanya. Saat dikenalkan program kebun jarak – yakni menanam pohon jarak di lahan bekas tambang dan juga di kebun masyarakat yang selama ini ditelantarkan – ternyata bersinergi dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pemeliharaan jarak yang benar dan baik adalah menggunakan pupuk kandang. "Akhirnya kami berpikir bagaimana mendapatkan pupuk kandang lebih baik, ternyata kami lihat banyak warga sekitar yang memiliki ternak yang berkeliaran, padahal kami ketahui kotoran ternak itu mempunyai potensi untuk menjadi energi," katanya. Apalagi masalah umum saat ini adalah soal minyak tanah yang harganya naik, sehingga pihaknya terus mencari upaya dan kreativitas untuk ikut membantu menangani soal energi itu melalui jalur pemanfaatan kotoran ternak yang bisa dikonversi menjadi biogas. Proyek percontohan di Desa Lulut itu, kata dia, telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa peternakan kalau dikelola dengan baik dan benar, bisa menghasilkan energi ramah lingkungan dan membantu masyarakat mengatasi krisis minyak tanah. "Saya kira ini salah satu terobosan, dan proyek percontohan biogas ini akan kami jadikan pola dan dilanjutkan ke tempat atau desa-desa lain," katanya.

TOLONG GZCO dan GJTL nya… Thangs,.. TTD Milioneise FS Stevanus1988@gmail.com tunggu l.k nya terbit yach? :peace:

Mandiri Restrukturisasi Kredit Rp 3 T\r\n\r\n26/02/2009 18:46:11 WIB\r\n\r\nOleh Fathiya Dahrul\r\n\r\nJAKARTA, Investor Daily\r\n\r\nPT Bank Mandiri (Tbk) akan merestrukturisasi kreditnya hingga Rp 3 triliun tahun ini. Prioritas restrukturisasi itu diberikan untuk sektor usaha yang terkait dengan bisnis ekspor impor seperti industri alas kaki dan kayu.\r\nDirektur Bank Mandiri Abdul Rahman mengatakan, proses restrukturisasi itu mulai efektif dilakukan pada Maret-Juni 2009. “Di bulan-bulan ini, kami juga sedang merestrukturisasi beberapa kredit terutama yang terkait dengan eksportir,” kata dia usai menghadiri acara “BUMN Executive Club, Breakfast Meeting" di Jakarta, Rabu (25/2).\r\nMenurut dia, restrukturisasi yang dilakukan bank milik pemerintah itu berupa pelonggaran waktu membayar utang selama setahun. Namun, tidak ada keringanan bunga. “Kami prioritaskan pada eksprotir dulu, sebab mereka sedang sulit yang terlihat dari jumlah L/C dan pesanan yang sangat menurun,” ujarnya.\r\nAbdul Rahman menambahkan, debitor kakap Bank Mandiri yang hingga saat ini masih macet salah satunya Great River, namun dia enggan menyebutkan berapa tunggakan debitor tersebut. “Great River sudah macet dari dulu,” ujarnya dalam pesan singkat kepada Investor Daily.\r\nTerkait konsep one obligor yang bermasalah di bank-bank lain untuk transaksi derivatif, dia mengaku, perseroan belum mencatat kenaikan kredit bermasalah akibat transaksi tersebut.\r\nNamun, menurut dia, pihaknya sedang mengevalusi kemungkinan untuk membatalkan kontrak kredit dengan debitor tertentu akibat kerugian derivatif yang diderita di bank lain. Namun, jika kerugian derivatif itu tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca keuangan debitor, perseron tidak akan membatalkan.\r\n“Kalaupun ada kerugian akibat transaksi derivatif, bank bisa men-default-kan. Itu kan hak bank,” tegasnya.\r\n\r\nKredit Maritim Rp 3 T\r\nSementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya telah menyalurkan kredit sebesar Rp 3,01 triliun pada 2008 untuk industri maritim naik 59% dibandingkan 2007 sebesar Rp 1,89 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kredit pada 2006 sebesar Rp 1,27 triliun atau rata-rata naik 54% dalam dua tahun terakhir.\r\nDia menambahkan, bank Mandiri juga membiayai pembangunan kapal di luar negeri. Namun, berbeda dengan di Indonesia, jaminan yang diberikan kepada bank milik pemerintah itu jauh lebih baik dibanding di dalam negeri. “Misalnya untuk asuransi saja. Bila ada sesuatu yang terjadi dengan kapal itu setelah beroperasi, dana bank langsung diganti asuransi bahkan sampai bunganya,” kata dia.\r\nAgus menuturkan, sebagian besar kredit tersebut untuk segmen komersial, yakni di bidang pelayaran sebesar 73,6%, korporasi 25,1%, dan usaha kecil 1,3%. “Kami membiayai sektor maritim dari hulu sampai hilir,” paparnya.\r\nMenurut dia, sektor maritim sangat potensial karena Indonesia butuh sebanyak 654 unit sampai 2010 dengan total dana sebesar US$ 4,6 triliun.\r\nDia memaparkan, kebutuhan kredit terbesar untuk pengadaan kapal jenis coal carrier seiring dengan kebutuhan batubara di Indonesia sebesar 216 juta ton sampai 2010 dan 318 juta ton hingga 2025. Saat ini, pangsa pasar kapal batu bara mencapai 40% diikuti pengangkutan minyak 39%.

Perbankan Belum Tertarik Biayai Industri Pelayaran Nasional\r\n\r\n26/02/2009 17:37:51 WIB\r\n\r\nOleh Etis Nehe\r\n\r\nJAKARTA, Investor Daily\r\n\r\nPerbankan belum tertarik untuk membiayai industri pelayaranan nasional karena para pemangku kepentingan (stakeholders) di industri ini dinilai belum sehat. Perbankan juga bakal menghadapi banyak kendala jika ingin membiayai industri pelayaran nasional.\r\nMenurut Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardoyo, potensi pembiayaan untuk industri pelayaran nasional sebenarnya sangat besar, baik industri galangan kapal maupun pembangunan kapal. Regulasinya pun sudah sehat seiring disahkannnya UU Pelayaran yang baru dan adanya Inpres 5/2005 tentang asas cabotage. Namun, untuk mendapatkan pendanaan perbankan, industri pelayaran harus memenuhi persyaratan.\r\n“Banyak yang membutuhkan pembiayaan tapi tidak memenuhi syarat. Kami tidak mau membiayai begitu saja bila tidak ada jaminan karena itu uang masyarakat yang harus kami pertanggungjawabkan,” ujar dia dalam Seminar Nasional Membangun Kejayaan Maritim Indonesia yang diselenggarakan Institute for Maritime Studies, di Jakarta, Rabu (25/2).\r\nAgus menjelaskan, pembiayaan untuk industri galangan kapal konvensional yang pada umumnya dimiliki pemerintah tidak bisa dilakukan karena rata-rata belum disehatkan atau belum menyelesaikan restrukturisasi keuangannya.\r\nSelain itu, kesulitan yang dihadapi perbankan dalam membantu industri pelayaran adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan, khususnya dalam hal akuisisi lahan, penguasaan SDM, dan teknologi. Selain itu, mahalnya biaya operasional di pelabuhan, biaya pemeliharaan, dan biaya suku cadang.\r\nDia memaparkan, kendala lainnya adalah utilisasi industri galangan kapal nasional yang saat ini hanya sekitar 30% dan pembuatan kapal yang memakan waktu tiga tahun, sedangkan di luar negeri hanya perlu waktu enam bulan.\r\nDari sisi infrastruktur, lanjut Agus, daya tampung petikemas masih rendah. Contohnya di Pelabuhan Tanjung Priok yang hanya menampung 2.758 TEUS atau hanya 1,71% dari kapasitas tampung global. “Pelabuhan Tanjung Priok memiliki produktivitas rendah serta memiliki biaya tinggi. Jumlah pelabuhan internasional juga perlu dikurangi dari 141 menjadi 5-10 saja, kemudian ditata dengan standar internasional,” kata dia.\r\nDia mengatakan, khusus untuk pembangunan kapal guna memperkuat armada berbendera Indonesia sesuai koridor asas cabotage, BUMN yang menggunakan kapal seharusnya melakukan kontrak jangka panjang. Selama ini sistem kontrak kapal hanya sampai lima tahun, sedangkan biaya yang harus ditanggung sampai tujuh tahun sehingga membuat perbankan tidak tertarik membiayai operator untuk membangun kapal. “Kontrak itu idealnya 8-12 tahun, pasti banyak yang tertarik karena lebih terjamin,” jelas dia.\r\nDia menjelaskan, Bank Mandiri hingga kini telah memberikan pembiayaan sampai Rp 3 triliun untuk industri pelayaran atau meningkat 54% dari dua tahun lalu yang hanya Rp 1,2 triliun.\r\nBahkan di luar negeri, Bank Mandiri juga membiayai pembangunan kapal. Namun, berbeda dengan di Indonesia, jaminan yang diberikan kepada Bank Mandiri jauh lebih baik di luar negeri. “Misalnya untuk asuransi. Bila sesuatu terjadi dengan kapal itu setelah beroperasi, dana bank langsung diganti asuransi bahkan sampai bunganya,” kata dia.\r\nSebelumnya, di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan, salah satu faktor yang menghambat industri pelayaran nasional adalah kurangnya ketertarikan lembaga keuangan bank maupun non bank dalam mengembangkan skim pendanaan.\r\nHal yang sama diungkapkan Dewan Pembina Institute for Maritime Studies (IMS) yang juga Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pelayaran, Pelabuhan dan Lingkungan Maritim (Mappel) Oentoro Surya. Menurut dia, salah satu tantangan transportasi laut nasional saat ini adalah keragu-raguan perbankan nasional untuk menunjang pengusaha pelayaran nasional.

Utilisasi industri alat berat anjlok Produsen terapkan efisiensi di sejumlah lini JAKARTA: Tingkat pemanfaatan kapasitas produksi terpasang pabrik alat berat nasional pada Januari lalu anjlok menjadi 20% akibat permintaan yang semakin turun dan banyaknya stok sisa akhir 2008 yang harus dijual pada tahun ini. Ketua Umum Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi) Pratjojo Dewo mengatakan situasi saat ini semakin memburuk dan permintaan alat berat kian menurun. Produsen, katanya, juga dihadapkan pada situasi sulit mengingat masih adanya persediaan alat berat yang tidak terserap pasar di kuartal IV 2008. "Kami berusaha menyesuaikan dengan kondisi pasar, utilisasi di level 20% dibandingkan posisi peak (puncak produksi) pada Agustus-September 2008 yaitu menembus 500 unit," katanya kepada Bisnis, kemarin. Permintaan alat berat yang mulai melemah sepanjang 3 bulan terakhir 2008 mengakibatkan sekitar 70% dari volume produksi pada kuartal IV tidak terserap pasar. Akibat krisis ekonomi, produksi alat berat anggota Hinabi pada 2008 tidak mencapai target yaitu 6.500 unit, tetapi hanya 5.641 unit. "Saat level produksi tinggi, kami menaikkan kapasitas produksi menjadi 6.500 unit. Tapi pasar tiba-tiba drop, sehingga ada stok yang di-carry over tahun ini. Diperkirakan stok akan habis pada kuartal I dan II," ujarnya. Stok alat berat di tingkat produsen diperkirakan lebih dari 500 unit. Produsen melalui agen penjualannya berupaya menghabiskannya pada tahun ini. Ketua I Perhimpunan Agen Tunggal Alat-Alat Berat Indonesia (PAABI) Tony Endroyoso mengatakan stok alat berat di tingkat distributor diproyeksikan mencapai hingga 3.000 unit. "Penjualan pada Januari diprediksikan turun lebih dari 50%. Kami masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah carry over stok tahun lalu." Dia menjelaskan total penjualan alat berat pada tahun lalu mencapai 10.200 unit dan sekitar 6.485 unit di antaranya berasal dari model eksavator. "Faktanya sektor perkebunan turun drastis, hutan tanaman industri juga turun. Sektor pertambangan turun, tapi tidak setinggi dua sektor sebelumnya. Konstruksi masih menunggu proyek-proyek pemerintah," tegasnya. Untuk merespons kondisi tersebut, lanjut Pratjojo, produsen saat ini menempuh sejumlah strategi sebagai langkah efisiensi perusahaan pada masa krisis. Beberapa langkah itu yakni pengurangan hari kerja, tidak memperpanjang masa kerja karyawan kontrak, mengurangi shift kerja, hingga efisiensi internal lain. "Pabrik yang tadinya beroperasi 5 hari sekarang dikurangi menjadi 4 hari atau 3 hari dan shift diturunkan dari 2 shift menjadi 1 shift saja," katanya. Sayangnya, Pratjojo tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa banyak tenaga kontrak yang tidak diperpanjang lagi masa kerjanya oleh anggota Hinabi. Pada 2009 ini, produksi alat berat nasional diproyeksikan merosot hingga 60%, menjadi hanya 2.256 unit, dibandingkan dengan realisasi 2008 sebanyak 5.641 unit. Pesimistis Baik Hinabi maupun PAABI pesimistis pasar alat berat nasional dapat pulih segera pada tahun ini, menyusul belum kondusifnya pasar akibat berbagai tekanan eksternal, termasuk perekonomian global. Tony memperkirakan kalaupun nanti mulai terjadi perbaikan permintaan, pasar alat berat akan sulit menyamai realisasi penjualan pada 2008 yang lebih dari 10.000 unit. "Kami masih meraba-raba penyebab penurunan pasar yang sebenarnya, tapi kami melihat ini setidaknya dipengaruhi karena kebutuhan komoditas yang turun. Kalau hanya sekadar harga yang turun, tapi kebutuhan masih bagus, tentu pasar akan segera rebound," ujar Pratjojo. Dari 21 anggota Hinabi, terdapat lima perusahaan besar di antaranya Komatsu Indonesia, Hitachi Construction, Natra Raya, United Tractors Pandu Engineering, dan Barata Indonesia. Adapun anggota PAABI di antaranya adalah Trakindo, United Tractors, Hexindo, Kobelco, dan Kobexindo.

Thread ini untuk apa sih sebenarnya, untuk belajar fundamental apa posting newsnya emiten. jangan bikin gue tambah bingung dong

yoi melenceng dari jalur…