ANGGOTA DEWAN YG TERHORMAT : YG SENENG MAIN GAME

Dana untuk Al Quran-pun Dikorupsi anggota Dewan , apa kata setan ? JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR, Ingrid Kansil menyayangkan adanya korupsi di Kementrian Agama. Menurutnya, tidak sepatutnya korupsi dilakukan di lingkup Kementrian Agama, terlebih ketika memanfaatkan anggaran pengadaan Alquran. "Mengapa Alquran yang sedemikian sucinya, mampu untuk dibuat trik korupsi sedemikian. Tentunya saya secara pribadi amat menyesalkan kejadian ini," jelasnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (29/06/2012). Ingrid menyarankan agar pihak yang terlibat, baik tersangka Zulkarnaen Djabar (ZD) maupun oknum di Kementerian Agama mampu bersikap proaktif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menguak kasus tersebut. "Khusus terkait dengan tersangka, tentunya kami di Komisi VIII berharap rekan DPR Komisi VIII atau pejabat Kementrian Agama yang juga sudah ditetapkan KPK ini dapat kooperatif. Karena beliau-beliau ini punya citra sendiri di masyarakat, dan kita tetap memakai azas praduga tak bersalah sehingga penyelesaian masalah lebih objektif," paparnya. Politikus Partai Demokrat ini juga menyampaikan dukungan upaya penetapan tersangka terhadap Zulkarnaen. "Saya menghormati penetapan yang dilakukan oleh KPK. Karena penetapan ini tentunya berdasar atas bukti temuan keterlibatan beliau dalam pengadaan Alqur''an," terangnya. Perempuan yang dulunya menggeluti dunia hiburan ini berharap agar KPK segera mengusut dan menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. "Dari segi penegakan hukum tentunya kita semua ingin kasus pengadaan Alquran segera ditemukan sumber penyelewengan dan pelaku korupsinya. Diharapkan masalah ini terang benderang, untuk mengungkap aktor di balik korupsi pengadaan Alquran," ungkapnya.
Multi Quote Quote
Lagi Anggota Banggar Dewan terkait korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi VIII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Zulkarnaen Djabar, sebagai tersangka korupsi pembahasan proyek pengadaan Al Quran tahun anggaran 2011-2012 senilai Rp 35 miliar. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), melansir potensi korupsi dari proyek tersebut. Berikut anggaran Kementerian Agama untuk pengadaan Al Quran: 1. Pada 2009, Kementerian Agama melakukan pengadaan Al Quran sebanyak 78.079 buah dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,5 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 2,5 miliar, dengan rincian: a). Mushaf besar Al Quran sebanyak 42.600 buah, dengan harga satuan sebesar Rp 26.421, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 902 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 909 juta. b) Tafsir Al Quran sebanyak 20 ribu buah dengan satuan harga sebesar Rp 45.116, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 1,1 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 1,1 miliar. c). Al Quran terjemaah sebanyak 10 ribu buah dengan harga satuan Rp 48.350 perbuah, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 483 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 488 juta. d). Juz Amma dan Terjemahan sebanyak 5.479 buah, dengan harga satuan sebesar Rp 6.700 per buah dengan total nilai kontrak sebesar Rp 36,7 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 36,7 juta. 2. Pada 2010, Kementerian Agama melakukan pengadaan buku Al Quran sebanyak 170.250 buah dengan nilai kontrak sebesar Rp 3 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 3,2 miliar, rincian: a). Tafsir Al Quran sebanyak 750 buah dengan harga satuan Rp 852.043 per buah, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 639 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 639 juta. b). Yasin sebanyak 60 ribu buah dengan harga satuan Rp 2.800 per buah, dengan nilai kontrak sebesar Rp 168 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 168 juta; c). Pengadaan Mushaf Besar Al Quran sebanyak 45 ribu dengan harga satuan Rp 28.700 perbuah, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 1,2 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 1,4 miliar; d). Pengadaan Al Quran saku sebanyak 4.500 buah dengan harga satuan sebesar Rp 23.150 per buah, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 104 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 104 juta. e). Pengadaan Al Quran terjemaah sebanyak 10 ribu dengan harga satuan Rp 45.900 per buah, dengan nilai kontrak sebesar Rp 459 juta dari Pagu anggaran APBN sebesar Rp 482 juta. f). Pengadaan Juz Amma sebanyak 50 ribu buah dengan harga satuan sebesar Rp 7.350 per buah dengan total nilai kontrak sebesar Rp 367 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 367 juta. 3. Pada 2011, kementerian agama melakukan pengadaan buku Al Quran sebanyak 225.045 buah, dengan nilai kontrak Rp 4,5 miliar untuk APBN murni Tahun 2011. 4. Untuk APBN Perubahaan Tahun 2011, pengadaan Al Quran sebanyak 653 ribu buah dengan nilai kontrak sebesar Rp 20,5 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 22,8 miliar, rincian: a). Pengadaan Mushaf besar Al quran sebanyak 67.600 buah dengan harga satuan Rp 26.240 per buah, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,7 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 2,1 miliar. b). Pengadaan Al Quran saku sebanyak 10 ribu buah dengan harga satuan Rp 25.420 perbuah dengan nilai kontrak sebesar Rp 254 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 310 juta. c). Al Quran terjemaah sebanyak 20 ribu buah dengan harga satuan Rp 41.520 per buah dengan nilai kontrak sebesar Rp 836 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 1 miliar. d). Pengadaan Juz Amma sebanyak 61 ribu dengan harga satuan Rp 6.150 per buah, dengan nilai kontrak sebesar Rp 375 juta dari Pagu anggaran APBN sebesar Rp 457 juta. e). Pengadaan Tafsir Al Quran sebanyak 1.445 buah, dengan satuan harga sebesar Rp 861 ribu, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,2 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 1,5 miliar. f). Pengadaan Yasin sebanyak 65 ribu buah, dengan harga satuan sebesar Rp 1.722 per buah, dengan nilai total kontrak sebesar Rp 111 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 136 juta. Sedangkan alokasi APBN Perubahaan Tahun 2011, Kementerian Agama melakukan pengadaan Mushaf besar Al Quran sebanyak 653 ribu buah dengan harga satuan sebesar Rp 31.500 per buah, dengan nilai kontrak sebesar Rp 20,5 miliar dari pagu anggaran APBN perubahaan sebesar Rp 22,8 miliar. Dari data anggaran itu, Uchok menyatakan bahwa sudah jelas, pengadaan Al Quran ini terlalu mahal, dan cenderung ada penggelembungan harga barang atau mark-up. "Misalnya saja, pengadaan Mushaf besar Al Quran pada APBN Murni tahun 2011, harga satuan hanya Rp 26.240 per buah, tetapi pada APBN Perubahaan 2011, harga satuan naik menjadi Rp 31.500 per buah," ujar Uchok. Adanya korupsi dalam pengadaan Al Quran ini, lanjut Uhok, memperlihatkan lorang-orang (oknum) di Kementerian Agama sangat memalukan, dan cenderung menjadi orang bejat lantaran kitab suci Al Quran milik Allah SWT saja berani mereka korupsi. "Adanya korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama adalah kecelakaan sejarah pada Pemerintahan SBY, dan merupakan kesalahaan kebijakan Presiden SBY sendiri dalam pengangkatan pembantunya sebagai Menteri Agama dari partai." "Karena, selama ini, yang namanya Menteri Agama itu bukan berasal dari orang-orang partai tetapi selalu diangkat dari orang-orang profesional yang jujur, dan bersih dari korupsi," sindir Uchok.
Multi Quote Quote
Ulah Banggar DPR lagi : Kementan Kaget PT DMP/ PT Daya Mery Persada Memenangi Tender Dekomposer\r\n\r\nJakarta (ANTARA) - Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Gatot Sumardjo Irianto mengaku kaget PT Daya Merry Persada mengalahkan 88 perusahaan dalam tender dekomposer dan pupuk hayati cair senilai Rp81 miliar di Kementerian Pertanian.\r\n\r\n"Saya tidak tahu perusahaan itu. Kaget saja karena ada dugaan terkait dengan perusahaan pemenang tender itu. Kita kan tidak boleh mengarahkan. Itu kewenangan panitia lelang soal penetapan pemenang tender. Akan tetapi, terima kasih ada informasi mengenai dugaan itu, saya akan cek itu," kata Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Gatot Sumardjo Irianto kepada wartawan di Jakarta, Jumat.\r\nGatot mengatakan bahwa pemerintah saat ini melakukan tender bantuan langsung pupuk (BLP) untuk lima paket senilai Rp450 miliar, dan dekomposer dan pupuk hayati cair masuk dalam paket C senilai Rp81 miliar.\r\n\r\nDihubungi terpisah Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Suprapti mengatakan bahwa panitia lelang sudah melaporkan pemenang tender paket C tersebut.\r\n\r\n"Pemenangnya PT Daya Merry Persada, itu sudah diumumkan. Dan, kami memberikan masa sanggah selama tujuh hari setelah pengumuman. Prosedur sanggahan disampaikan ke panitia tender melalui LPSE," katanya.\r\n\r\nPaket C Dekomposer Cair dan Pupuk Hayati Cair (Pulau Jawa). Nomor pengadaanya adalah 04.4/ADP/Pan/D/4/2012 bertanggal 5 April 2012, pengadaan ini terindikasi permainan dengan oknum anggota Banggar DPR yang dikabarkan membekingi salah satu perusahaan peserta tender proyek. Perusahaan yang digunakan pun ternyata pernah digunakan oleh Muhamad Nazaruddin untuk menjebolkan salah satu proyeknya di Universitas Sriwijaya (Unsri), yakni PT Daya Mery Persada.\r\n\r\nDPR didesak meminta kepada KPK, menelusuri dugaan korupsi dalam proyek pengadaan pupuk senilai puluhan miliar rupiah di Kementerian Pertanian. Diduga proyek ini diduga sudah ‘'diatur’' oleh oknum Banggar DPR.\r\n\r\nKoordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi kepada para wartawan menjelaskan, bau dugaan korupsi dalam lelang proyek pupuk itu sudah sangat kuat.\r\n\r\n"Praktek seperti ini tidak melibatkan oknum anggota DPR secara langsung. Namun, praktek beking membekingi proyek APBN ini harus dihilangkan. KPK harus bisa masuk lebih dalam ke setiap praktek-praktek tender yang rawan permainan. Kalau ada dugaan orang Banggar bermain, bisa saja,” kata Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (5/7/2012). "Kami mendesak KPK agar menyoroti proyek yang dikabarkan melibatkan anggota banggar DPR itu," Uchok menambahkan.\r\n\r\n“Bayangkan, jika perusahaan tersebut yang menang. Jelas, ini akan memancing\r\nkecurigaan pada tender tersebut. Karena itu, jika dugaan adanya permainan itu betu,l akan lebih baik penetapan pemenang tender tersebut ditunda," katanya lagi.\r\n\r\nKalau nggak ditunda dan tetap jalan terus, jelas sampai Menterinyapun mungkin sudah masuk anginnnnn :evil
Multi Quote Quote
Dana untuk Al Quran-pun Dikorupsi anggota Dewan , apa kata setan ? JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR, Ingrid Kansil menyayangkan adanya korupsi di Kementrian Agama. Menurutnya, tidak sepatutnya korupsi dilakukan di lingkup Kementrian Agama, terlebih ketika memanfaatkan anggaran pengadaan Alquran. "Mengapa Alquran yang sedemikian sucinya, mampu untuk dibuat trik korupsi sedemikian. Tentunya saya secara pribadi amat menyesalkan kejadian ini," jelasnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (29/06/2012). Ingrid menyarankan agar pihak yang terlibat, baik tersangka Zulkarnaen Djabar (ZD) maupun oknum di Kementerian Agama mampu bersikap proaktif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menguak kasus tersebut. "Khusus terkait dengan tersangka, tentunya kami di Komisi VIII berharap rekan DPR Komisi VIII atau pejabat Kementrian Agama yang juga sudah ditetapkan KPK ini dapat kooperatif. Karena beliau-beliau ini punya citra sendiri di masyarakat, dan kita tetap memakai azas praduga tak bersalah sehingga penyelesaian masalah lebih objektif," paparnya. Politikus Partai Demokrat ini juga menyampaikan dukungan upaya penetapan tersangka terhadap Zulkarnaen. "Saya menghormati penetapan yang dilakukan oleh KPK. Karena penetapan ini tentunya berdasar atas bukti temuan keterlibatan beliau dalam pengadaan Alqur''an," terangnya. Perempuan yang dulunya menggeluti dunia hiburan ini berharap agar KPK segera mengusut dan menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. "Dari segi penegakan hukum tentunya kita semua ingin kasus pengadaan Alquran segera ditemukan sumber penyelewengan dan pelaku korupsinya. Diharapkan masalah ini terang benderang, untuk mengungkap aktor di balik korupsi pengadaan Alquran," ungkapnya. para setan malu di alam sana … soalnya kalah jahat ama koruptor quran :rofl:
Multi Quote Quote
Sabtu, 07 Juli 2012 | 06:45 WIB\r\nWawancara Hartati: Itu Sumbangan, Bukan Suap \r\n\r\nTEMPO.CO, Jakarta – Sepekan belakangan menjadi hari-hari yang berat bagi Siti Hartati Cakra Murdaya. Dua perusahaannya, PT Cipta Cakra Murdaya dan PT Hardaya Inti Plantation, diduga terlibat menyuap Bupati Buol Amran Batalipu. Dugaan suap itu terkait dengan penerbitan hak guna usaha perkebunan sawit di Kecamatan Bukal, Buol, Sulawesi Tengah.\r\n\r\nPemilik Berca Group ini mengaku uang yang ditemukan dari General Manager Hardaya Inti Yani Anshori, saat tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah bantuan sosial. “Intinya tidak ada suap. Akan saya hadapi semuanya,” ujar Hartati dalam wawancara Jumat malam, 6 Juli 2012\r\n\r\nAnda dicegah ke luar negeri atas permintaan KPK?\r\nSaya hanya bisa menjelaskan sebagai presiden direktur. Saya kaget, tapi KPK enggak usah khawatir. Semua akan saya hadapi karena saya lahir dan mati di sini. Kalau lari, dikira melarikan diri. Apa saya tipe tukang suap, sih?\r\n\r\nBisa cerita soal PT Hardaya Inti Plantation?\r\nSaya mulai investasi pada 1995 untuk membantu Indonesia timur. Saya diundang mendiang Gubernur Sulawesi Tengah (Abdul Aziz Lamadjido) agar calon investor merealisasi harapan daerah terpencil, seperti Buol. Dulu daerah itu hutan belantara.\r\n\r\nApa saja yang Anda lakukan di sana?\r\nHasil usaha warga dibeli. Karena karyawannya banyak, jadi membuka lapangan kerja. Akhirnya Buol dimekarkan menjadi kabupaten. Sebagai perusahaan yang dianggap paling besar, Hardaya diharapkan memberi sumbangan bagi pemerintah daerah. Kok sumbangan dianggap suap?\r\n\r\nSumbangan itu untuk apa?\r\nSebenarnya hanya untuk menjaga hubungan baik dengan karyawan dan warga. Sekarang daerah ini sudah menjadi kabupaten maju dan ada pemilihan umum kepala daerah. Sebagai satu-satunya perusahaan yang dimintai sumbangan tapi tidak memberi, sama saja tidak ada kepedulian.\r\n\r\nSebelumnya pernah ada bantuan sosial dari Hardaya?\r\nSelama ini kami tak pernah memberi bantuan karena sibuk membantu infrastruktur. Infrastruktur yang dijanjikan pemerintah untuk membuka jalur Trans Sulawesi sampai puluhan tahun tidak ada, sehingga kami butuh dana untuk membuka infrastruktur sendiri.\r\n\r\nLantas, kenapa ada sumbangan itu?\r\nAda gangguan keamanan yang bisa mengancam perusahaan menjadi bubar, termasuk mogok. Dari 3.500 karyawan, hanya beberapa yang mogok. Tapi sebagian lainnya tidak berani bekerja karena diancam. Kami tetap harus bayar karyawan daripada kolaps. Kami coba beri bantuan untuk warga.\r\n\r\nWarga mana yang Anda maksud?\r\nBukan warga sebenarnya, tapi oknum. Polisi tidak bisa memproses dan mencegah karena warganya keras. Polisinya hati-hati karena tahun lalu ada insiden kantor polisi dibakar. Saya minta bantuan Bupati untuk mengatasi itu. Itu tanggung jawab kepala daerah. Bupati minta sumbangan, ya, kami kasih.\r\n\r\nBantuan sosial sampai miliaran atas sepengetahuan Anda?\r\nSaya hanya menyetujui atau tidak. Yang melaksanakan semuanya profesional. Saya tidak pernah datang ke kantor mereka. Saya juga tidak ke lapangan. Persisnya seperti apa yang terjadi, yang dilaporkan adalah itu. Seram keadaannya, tegang. Ya, karena ancaman-ancaman.\r\n\r\nhttp://www.tempo.co/read/news/2012/07/07/063415379/Wawancara-Hartati-Itu-Sumbangan-Bukan-Suap\r\n\r\nRisiko berbisnis di negeri yang dikuasai oleh para bedebah. Kalau kagak mau kasih sumbangan ( bacaannya SUAP ya ), bisnis seret kalau enggak mandek. Tapi kalau sudah ketangkep KPK begini, ya siap-siap aja kebagian getahnya.\r\n :8-| :#-o :whew: :nailbiting:
Multi Quote Quote
Selesaikan Pembelian Saham Newmont, Kemenkeu ‘'Sowan’' ke DPR"………………………..Kita lihat Anggota Dewan yang Terhormat lebih suka digadaikan bedebah ke Singapura menyusul yang 24% sebelumnya atau dimiliki Pemerintahnya sendiri smile(
Multi Quote Quote
Ini Dia Lika-Liku Kisruh Pembelian 7% Saham Newmont Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengalahkan gugatan Pemerintah atas Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terhadap DPR atas pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Bagaimana kisah kisruh pembelian saham tambang emas di NTB ini? Adapun 7% saham divestasi Newmont tersebut merupakan jatah divestasi terakhir Newmont yang dilepas pada 2011 lalu. Untuk divestasi terakhir ini pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil jatah saham tersebut. Pada divestasi sebelumnya, pemerintah melepaskan haknya dan saham divestasi ini akhirnya dibeli oleh perusahaan patungan Pemda NTB dan Grup Bakrie yaitu PT Multi Daerah Bersaing (MDB) yang sampai saat ini sudah menguasai 24% saham Newmont dan saat ini 24% saham Newmont ini sedang digadaikan di Singapura oleh Grup Bakrie. Pada pembelian jatah saham divestasi yang terakhir ini, pemerintah tidak meminta izin kepada DPR. Inilah awal mula sengketa pembelian saham Newmont ini terjadi. DPR merasa panas karena Menteri Keuangan Agus Martowardojo memutuskan membeli 7% saham divestasi Newmont tanpa izin parlemen. Agus Marto juga ngotot pembelian saham tersebut tidak memerlukan izin dari DPR. Alasan Agus, pemerintah ngotot membeli saham 7% saham agar bisa dapat memonitor pembayaran pajak dan kewajiban lain dari perusahaan tambang di dalam negeri. Pembelian 7% saham divestasi Newmont ini dilakukan pemerintah pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan nilai US$ 246,8 juta. Akhirnya, DPR melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit apakah pembelian divestasi saham Newmont oleh pemerintah melalui PIP ini memerlukan persetujuan DPR atau tidak. Berbagai permasalahan dan isu pun berseliweran bagai perang urat syaraf. Pihak DPRD di NTB pernah menyatakan, selama ini daerah tidak pernah menikmati dividen dari keuntungan Newmont. Dividen yang dibagikan malah disetor oleh pihak MDB untuk membayar utang pembelian saham divestasi ke Credit Suisse. Namun kabar ini dibantah oleh Pemda NTB yang menyatakan telah dibagikan dividen oleh Newmont. Sementara di Jakarta, kondisi juga ‘'panas’' karena DPR ingin pemerintah meminta izin untuk membeli saham tersebut. Karena banyaknya permasalahan, PIP meminta tenggat waktu divestasi saham tersebut diperpanjang oleh pihak Newmont. BPK menyatakan pemerintah harus meminta izin DPR terlebih dahulu sebelum membeli saham divestasi Newmont tersebut. Pemerintah memutuskan untuk mengambil 7% saham divestasi Newmont melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Kasus kisruh divestasi 7% saham Newmont ini akhirnya berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Masuk dalam pihak berperkara yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melawan DPR dan BPK. Pemerintah menilai memiliki kewenangan mengelola kekayaan alam Indonesia dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewenangan ini sebagaimana amanat pasal 4 ayat 1 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Namun kewenangan ini dihalangi oleh kewenangan BPK serta DPR.
Multi Quote Quote
Risiko berbisnis di negeri yang dikuasai oleh para bedebah. Kalau kagak mau kasih sumbangan ( bacaannya SUAP ya ), bisnis seret kalau enggak mandek. Tapi kalau sudah ketangkep KPK begini, ya siap-siap aja kebagian getahnya. :8-| :#-o :whew: :nailbiting: Waduh sebelum lebaran juga ada anggota KPK yg ke kantor minta THR bos.
Multi Quote Quote
Ketika ketidakpuasan rakyat semakin memuncak, kira kira end gamenya seperti apa yah ?
Multi Quote Quote
Ketika ketidakpuasan rakyat semakin memuncak, kira kira end gamenya seperti apa yah ? Akan lahir 26 an Negara baru …. smile smile smile smile :rofl:
Multi Quote Quote
Sign up or Sign in to create a reply.

Recent Updates


Loading...