Serikat Pekerja Pertamina Sebut Perombakan Direksi Pertamina Berdampak Pada Holding Migas

Serikat Pekerja Pertamina Sebut Perombakan Direksi Pertamina Berdampak Pada Holding Migas

Posted by Written on 13 February 2018


Ipotnews - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) kembali mengkritisi rencana perombakan direksi PT Pertamina (Persero). Perombakan direksi BUMN tersebut dikabarkan sedang berlangsung di Kementerian BUMN.

Padahal belum lama ini Kementerian BUMN telah menunjuk Elia Massa Manik sebagai dirut Pertamina menggantikan Dwi Soetjipto. Selang beberapa waktu kemudian Kementerian BUMN menambah anggota direksi yang membuat perusahaan pelat merah ini menjadi kian gemuk struktur organisasinya.

Isu yang berkembang, sejumlah direksi yang akan dipasang dalam organisasi Pertamina yaitu R Gunung Sardjono Hadi, Alex J Sinaga dan Insan Purwasya Tobing. Ketiganya merupakan orang nomor satu dua BUMN dan satu anak usaha BUMN . Posisi direktur SDM akan ditempati Insan yang saat ini menjabat Direktur Utama PT Pelni (Persero).

Sementara Nicke Widyawati yang sebelumnya menjadi Direktur SDM menjadi Direktur Perkapalan. Kemudian Alex yang saat ini memang jadi Direktur Utama PT Telkom (Persero) kabarnya bakal ditunjuk menjadi Direktur Marketing Retail. Sedangkan Gunung yang sebelumnya menjadi Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi (PHE) akan menjabat Research and Technology Center Director Pertamina.

"Kalau benar ini dilakukan maka ini membuktikan akan terjadi penjarahan struktural pada Pertamina, biaya operasional (overhead) akan sangat besar untuk membiayai direktur, direktorat yang baru dan belum tentu nanti akan memberikan kontribusi bagi pendapatan Pertamina," kata Presiden FSPPB, Noviandri saat dihubungi via whatsapp, Selasa (13/2).

Noviandri menilai pemecahan Direktur Marketing yang santer dikabarkan adalah akal - akalan yang bertujuan untuk memuluskan suatu misi tertentu. Menurutnya, sangat tidak mungkin memisahkan marketing retail dengan industri, di mana infrastrukturnya masih sama. Dia menilai kedepan akan terjadi benturan pada saat operasional dan bisa berdampak pada rencana holding migas. Sementara di saat yang sama efisiensi yang selama ini dilakukan Pertamina menjadi tidak efektif.

"FSPPB melihat akan terjadi inefisiensi dalam operasional nantinya dan untuk itu kami meminta lembaga penegak hukum seperti KPK untuk melakukan pemeriksaan kepada Menteri BUMN terhadap apa yang akan diputuskan ini," ujarnya.

Sebagai informasi, saat ini di Kementerian BUMN masih belum ada kepastian terkait hasil Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT Pertamina (Persero). Media tidak diizinkan masuk untuk dapat mengetahui apa yang terjadi. Namun informasi yang didapatkan Ipotnews, RUPS ditunda pada pukul 17.00 WIB sore nanti dari jadwal semula pukul 11.00 WIB.

(Marjudin)


comments

logo-ipotnews

Franky Kurniawan

author